Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

F-Gerindra DPRD Medan Sebut Ucapan Plt Wali Kota Kurang Pantas

Medan ׀ suaraburuhnasional.com - Pasca beredarnya video yang viral atas ucapan Plt Wali Kota Akhyar Nasution yang mengeluarkan statemen te...



Medan ׀ suaraburuhnasional.com - Pasca beredarnya video yang viral atas ucapan Plt Wali Kota Akhyar Nasution yang mengeluarkan statemen terkait pembuang bangkai babi di Kota Medan, dianggap tidak wajar dan tidak pantas.

Akhyar merupakan seorang birokat dan pejabat publik yang harusnya dalam berkata-kata, tidak menyebutkan kata yang tidak pantas, ujar Sekretaris F-Gerindra DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution kepada wartawan, Senin (18/11/2019) di ruang kerjanya. Statemen,“kurang ajar yang buang itu, babi yang buang babi itu di jalan” yang dilontarkan Plt Wali Kota itu, seharusnya tidak keluar dari mulut seorang pejabat.

Disebutkannya, mungkin Plt Wali Kota merasa kesal dengan kondisi banyaknya babi yang di buang ke sungai sehingga mencemari lingkungan. Namun sekesal apapun, seorang pejabat publik harusnya bisa menjaga tata krama dan etika dalam berbicara, apalagi diliput oleh media.

Kalau tidak nyaman dengan keberadaan pembuangan babi ke sungai, hendaknya dicari solusinya untuk membersihkan sungai dari bangkai babi yang sudah meresahkan masyarakat itu.

Namun selain membersihkan bangkai-bangkai itu, pemerintah juga hendaknya mencari solusi terhadap masalah yang kini sedang melanda Kota Medan. Saat ini, para peternak yang menghadapi musibah wabah kolera babi juga panik dengan kematian ternaknya.

Pasca banyaknya ternak yang mati, seharusnya pihak terkait menyemprotkan disinfektan ke kandang-kandang mereka agar virus itu tidak berkembang. Hal itu juga biasa dilakukan kepada ternak ayam yang terkena virus, ujar Politisi Partao Gerindra itu

Selain itu, pemerintah juga hendaknya melakukan sosialisasi kepada peternak agar mereka bisa lebih memahami cara beternak. Ditambah khusus di Kota Medan kalau memang sudah ada Perda pelarangan, hendaknya dipatuhi. Namun dengan kondisi sekarang, pemerintah harusnya melakukan sosialisasi agar Perda yang sudah dibuat bisa dipatuhi. (PM)

No comments