Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Rakor Tim Pemantauan Orang Asing Non Governiment Organization Dan Lembaga Asing Di Kab Madina

Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Orga...


Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri, a. Bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;  bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggung jawab pemen'ntah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan MeIakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, Pemerimah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 den Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Kepu’i‘Usan Bupati Mandailing Natal Nomor : 300/ 097! /K/2019 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Non Governiment Organization Dan Lembaga Asing Di Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal, bahwa untuk melaksanakan kegiatan iventarisir dam pemantauan atas keberadaan dan kégiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di Kabupaten Mandailing Natal serta memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan ()rang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di wilayah Sumatera Utara khususnya di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal, peru koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait bahwa untuk efektifitas pelaksanaan koordinasi' pémamauan kegiatan antar instansi dimaksud, perlu dibentuk Tim; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Non Governiment Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Mandailing Natal; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang .Pcmbentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379 ’1); Undang~Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungc-in Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repu'blik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor6 Tahun 201 1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 51014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubaah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14.





Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 300/0571/2019 tangal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Non Governiment Organization dan Lembaga Asing Di Kabupaten Mandailing Natal. Maka berkenan dengan hal tersebut maka digelar Rapat Kordinasi (Rakor) untuk melakukan dalam satu melaksanakan kerja pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah Kabupaten Mandailing Natal ini.

Dalam Rakor pemantauan orang asing di daerah Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan bertempat di Pondok Paranginan-anginan Kelurahan Sipolu-Pou, acara Rakor tersebut dimulai sekira pukul 11.30 Wib, Rabu (6/11/2019).

Hadir dalam Rapat Kordinasi Pemantauan Orang Asing di Daerah Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwakili Kabid Kewaspadaan Nasional dan Pengamanan Monflik pada Badan Kesbang Pol, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Kaurbinopsnal Sat Intelkam dan satu orang Berigadir Satintelkam Polres Madina, Kasi Intel Kejari Madina, Penyelegara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Madina, Kasi Penetapan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab Madina, Kabid Pengembangan Destinasi Parawisata, Kasubag Umum Kepengawaian Dinas Pendidikan  Kab. Madina, Satuan Polisi Pamong Praja Kasat Pol PP, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Madina, Kasubbit pada bidang Kewaspadaan Nasional Penanganan Konflik, Badan Kesbangpolima Orang, Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dari Pengamanan Konflik Badan Kesbangpol Kab. Madina.

Sementara itu, Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution selaku Pembina Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Daerah Kab. Madina, Rakor ini adalah salah satu langkah meningkatkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. (Mn)

No comments