Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Bawaslu Madina Lakukan Perekrutan Panwascam Di Kabupaten Mandaling Natal

Madina ׀ suaraburuhnasional.com – Di awali dari surat edaran Bawaslu RI dengan Nomor 08.83 tentang Perekrutan Panwascam untuk Pengawasan P...



Madina ׀ suaraburuhnasional.com – Di awali dari surat edaran Bawaslu RI dengan Nomor 08.83 tentang Perekrutan Panwascam untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu awak media online di Kabupatem Mandailing Natal pada Selasa (3/12/2019) siang sekitar pukul 13.30 Wib di ruangan Ketua Bawaslu Madina, Joko A Budiono melalui Ketua Pokja Yafisham membenarkan hal yang demikian sedang berlangsung proses pelaksanaan perekrutan Panwascam di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Sementara Ketua Pokja juga menyampaikan mekanisme perekrutan Panwascam, yang regulasinya setiap pada kecamatan sejumlah 3 orang dalam perkecamatan yang menjadi panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).



Di sisi lain merupakan tahapan perekrutan dimulai dari sosialisasi pada tanggal 06 - 12 November 2019, pengumuman pendaftaran 13 - 26 November 2019, pendaftaran penerimaan berkas 27 - 03 Desember 2019, pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran 05 Desember 2019, penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan waktu pendaptaran 06 - 10 Desember, Penilaian berkas pendaftaran 06 - 11 Desember, pengumuman hasil penilaian administrasi 12 Desember, tanggapan atau masukan dari masyarakat 12 - 15 Desember, Tes tertulis 13 -17 Desember, wawancara 13 - 17 Desember, pengumuman hasil tes dan wawancara 18 Desember, Pelantikan Panitia Panwascam 20 -21 Desember.

Di samping itu Ketua Pokja Yafisham juga berharap terhadap lapisan masyarakat Madina dalam pelaksanaan perekrutan panwascam dapat dukungan yang baik dan positif  terlebih pada instasi Pemerintahan Madina yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dapat bekerja sama yang baik, demi kesuksesan pelaksaan proses ujian tes panwascam ini, berhubung menggunakan sistim CAT, atau sebutan online dan dinyatakan harus terbuka dan trasparan, demikian penyampaian Ketua Pokja saat diwawancarai oleh awak media. (Ringgo)

No comments