Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Diduga Seorang Oknum Kabid PMD Madina Jadi Makelar

Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Maraknya permasalahan dan kasus kepala desa di Mandailing Natal (Madina) tentang pengelolaan ADD da...



Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Maraknya permasalahan dan kasus kepala desa di Mandailing Natal (Madina) tentang pengelolaan ADD dan DD yang prosesnya sedang berjalan, bahkan sudah sampai di Kejaksaan Negeri Madina, sampai hari ini belum ada yang terbukti bersalah.

Hal ini menjadi topik pembicaraan dan menimbulkan tanda tanya di kalangan LSM, Wartawan dan masyarakat Mandailing Natal. Menanggapi hal ini, Kordinator LSM Pelopor Madina,  M.Yakup Lubis menyoroti hal ini, “sudah banyak permasalah desa yang sampai di Kejaksaan Negeri Panyabungan,  dan bahkan sudah beberapa Kepala Desa yang berulang kali di panggil dan diperiksa di kejaksaan, contohnya beberapa Kades dari Kecamatan Pakantan, Kec. Morsip,  Kec. Batang Natal dan lainnya,”ucap Yakup kepada Media.

Masih Yakup, setahu saya sampai saat ini belum ada yang terbukti bersalah dalam pengelolaan ADD dan DD di Kabupaten Madina ini, apalagi tersangka belum ada, mari sedikit kita alihkan ke kabupaten lain, contohnya, Kabupaten Padang Lawas, kenapa disana sudah terbukti bersalah, sekian banyaknya yang diperiksa kenapa di Kabupaten Madina belum ada yang terbukti bersalah,“katanya.

“Beberapa sumber yang kami peroleh dari beberapa kepala desa yang bermasalah, salah satunya Kades Tor Naincat Kecamatan Batang Natal, “Diduga seorang oknum Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Mandailing Natal  (Madina), SP menjadi penghubung (makelar kasus) antara Kades yang bermasalah dengan Instansi terkait yang memproses kasus kepala desa,“ungkap Yakup.

Harapan saya sebagai Social Control  kepada Kejaksaan Negeri Panyabungan agar bertindak tegas terhadap kepala desa yang bermasalah, beredarnya di tengah masyarakat adanya oknum Kabid PMD Madina yang menjadi penghubung (makelar kasus) ke Kejaksaan, dampaknya akan merusak nama baik kejaksaan sebagai penegak hukum,“tandasnya. (SL)

No comments