Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


DPP IM3 Datangi KPU Mandailing Natal

Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (IM3) melakukan aks...



Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (IM3) melakukan aksi demontrasi ke kantor KPU Mandailing Natal Panyabungan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kota, Senin (2/12/2019).

Setelah dikomfirmasi Ketua DPP IM3 Muhammad Rosadi Lubis mengatakan bahwa keterbukaan adalah salah satu kunci untuk melakukan aspirasi masyarakat. UUD 1945 pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaginya ditetapkan dengan UU UU No. 9 tahun 1998 tentang kemedekaau menyampaikan pendapat di muka umum dan UU N0. 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Masalah penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN sudah lama dirasakan sebagai suatu penyakit kronis yang akut dan batu sandungan terhadap upaya perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan negara kita, baik tertib hukum, ekonomi, dan politik maupun sosial budaya. Buruknya kondisi penegakan supremasi hukum dan merajalelanya KKN sangat menggarual dan memperlambat proses kemajuan atau bahkan menggerogoti masyarakat dan negara kita.

Fenomena tindakan kerpsi yang melanda negara kita ini kebanyakan dilakoni oleh elite politik atau orang-orang yang memiliki jabatan, mulai orde baru yang melahirkan reformasi tahun 1998 hingga kini dengan otonomi daerah di era demokrasi ini, Mandailing Natal khususnya tidak terlepas dari tindakan yang merugikan rakyatnya seperti dugaan indikasi korupsi di KPU Mandailing Natal pada pemilu 2019 yang lalu dan diduga telah melanggar UU, diantaranya UU No. 28 Tahun 1999, UU NO. 20 tahun 2001 atas perubahan UU NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Sebagai mahasiswa Agen Of Change, Social Of Control dan Agen Of development tidak bisa diam dan membiarkan kebusukan ini terus belanjut di negara kita Khususnya mandailing natal, dugaan-dugaan dalam tidakan KPU Madina yang diduga terindikasi korupsi diantaranyt adalah tentang pengangkatan dan perekrutan PPK pemilu 2019 pasca putusan MK sesuai dengan temuan kami di lapangan bahwa ada salah satu komisioner PPK kecamatan yang diduga tidak memenuhi syarat secara administrasi dan kami duga ini telah melanggar pasal 90 ayat 1 huruf i PKPU no. 8 tahun 2019, oleh karena itu kami duga ada pembiaran dan unsur kesengajaan permainan komisioner KPU tentang penentuan pengangkatan PPK.

Maka kami sebagi social of control dipandang perlu untuk menanyakan hal tersebut, dan meminta ke ada DKPP RI untuk memanggil dan mencopot Ketua KPU dan Komisioner K190 yang diduga terlibat dalam dugaan permainan penentuan komisioner PPK yang tidak sesuai secara aturan administrasi.

Dugaan KPU Mandailng Natal dalam hal perekrutan seleksi anggota relawan demokrasi pemilu 2019 yang tidak ikut tes wawancara tapi diloloskan sementara banyak yang ikut tes wawancara tidak di loloskan, dan kami menduga ada upaya kesengajaan Ketua KPU dan komisioner untuk mempraktekkan nepotisme di lembaga KPU Madina, oleh karena itu kami sebagai mahasiswa Mandailing Natal memohon kepada Ketua KPU Sumut dan Ketua KPU Rl supaya memberhentikan ketua KPU Madina karena, kami duga jika figur Ketua KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Mandailing Natal masih mempraktekkan nepotisme, maka masyarakat Mandailing Natal tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang peduli terhadap rakyat.

Diduga KPU Madina tidak transparan dalam pengadaan papan pengumuman dan spanduk setiap TPS pada pemilu 2019 sesuai dengan Perpres tahun 2018 tentang pengadaaan barang/jasa dengan pagu anggaran Rp. 41.650.000 (49 x Rp. 850.000) pada salah satu kecamatan di Mandalling Natal, jika dikalikan dengan seluruh jumlah TPS di Mandailing Natal maka 1286 x Rp.850.000 maka dananya Rp.1.093.100.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
 
“Diduga pembuatan TPS dilakukan mark up pagu anggaran Rp.56.350.000,”kami duga anggaran yang berlebihan di setiap pembuatan TPS di wilayah Madina dengan anggaran per TPS Rp.1.150.000 oleh karena itu sesuai dengai pantauan kami di lapangan bahwa pembuatan TPS ini diduga telah ada unsur kesengajaan dari pihak KPU Madina untuk kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri, oleh karena itu kami minta kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah supaya mengkaji ulang tentang analisa penganggaran KPU Madina pada Pemilu 2019,”ujar massa.



Juga kami harapkan kepada DPR pusat, provinsi dan daerah dalam pengawasan tentang penanggung jawaban KPU Madina 2019 Kab Madina, diduga banyak kejanggalan kejanggalan dari sampel salah satu kecamatan di Kabupaten Madina dengan jumlah TPS 49 x Rp.1.150.000 per TPS Rp. 56.350.000.00 jika dibandingkan dengan jumlah TPS yang ada di Madina maka sangat tidak fantastis anggaran pembuatan TPS dengan jumlah Rp.1.150.000 per TPS, dan jika dikalikan dengan jumlah TPS yang ada di Madina 1286 x Rp. 1.150.000 maka dananya akan menyerap Rp.1.478.900.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Oleh kerana DPP IM3, dengan Kordinator Aksi Adi Suhrianto, Arifin Susilo, Kordinator Lapangan Hamsah Hasan Rifyan Saputra dan Henra Saputra dalam melakukan aksi ke kantor KPU Madina meminta kepada DPR Pusat, Provinsi dan Daerah agar mengkaji ulang tentang analisa penganggaran KPU Madina pada Pemilu 2019.

Meminta Kajari Madina supaya mengusut tuntas dugaan-dugaan KKN yang terjadi d lingkup KPU Madina, meminta DKPP R1 dan KPU Provinsi agar memeriksa dugaan-dugaan KKN di KPU Madina, meminta DKPP RI dan KPU provinsi supaya mencopot jabatan Ketua KPU Madina, massa mengultimatum apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan dalam waktu 2 x 24 jam, maka kami akan kembali turun dengan massa yang lebih banyak lagi. (Mn)

No comments