Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Kadis Koperasi Madina Kangkangi Disposisi Bupati, DPRD Diminta Tanggap

Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Konflik kepemimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Mitra Kerja (MK), Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal...



Panyabungan ׀ suaraburuhnasional.com - Konflik kepemimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Mitra Kerja (MK), Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, belum juga selesai. Bahkan, kekisruhan berkepanjangan disebabkan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM Madina, tidak mengindahkan keputusan bupati yang sudah membekukan kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya telah terjadi perebutan pengurus versi Rapat Anggota Luas Biasa tanggal 11 Mei 2019 dengan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 24 Maret.

Untuk menghindari perselisihan kedua pihak, Bupati melalui Sekdakab Madina menggelar rapat membekukan kedua versi yang saling klaim. Oleh karena itu maka diunjuklah kepengurusan sementara bahwa KUD Mita Kerja Desa Sundutan Tigo yang bermitra dengan PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) diserahkan kepada Pemerintah sebagai pembina dalam hal ini Kepala Desa (Perwakilan pemerintah daerah) seperti Akta Hukum,  Anggaran Dasar Koperasi, Stempel, dan buku buku administrasi lainnya yang menyangkut KUD Mitra Kerja desa Sundutan Tigo.

Yang menjadi polemik disini, mengapa lagi Kadis Koperasi dan UKM pada tanggal 28 Agustus 2019, mengeluarkan SK pengurus lama tanpa melalui rapat Anggota.

Pengurus yang diunjuk oleh Kadis Koperasi dan UKM dalam SK tersebut, yaitu pengurus lama, Ketua Azwar Anas, Wakil Ketua Ardian, Sekretaris Nazran, Wakil Sekretaris Ipnaldi, dan Bendahara Apridal

Tak kunjung usai, akhirnya anggota koperasi kepengurusan hasil rapat anggota luar biasa mendatangi komisi 2 DPRD Madina untuk mempertanyakan keabsahan dan keberadaan SK kepengurusan lama yang kembali dikeluarkan oleh Kadis Koperasi dan UKM setelah adanya pembekuan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi 2 DPRD Madina menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pengurus yang lama, Kadis Koperasi dan UKM, Ikhwan Efendi, Camat Natal, Riplan, dan Kepala Desa Sundutan Tigo, Tasmil.

Bupati sudah mengeluarkan disposisi pertama agar Kades selaku pengurus sementara untuk menggelar rapat dan pengurus baru akan dibentuk pada Desember 2019, dan Disposisi Bupati ke 2 tanggal 5 september 2019 kepada Sekda, Sahnan Batubara MM saat itu yaitu,  Selesaikan permasalahan ini sesuai Notulen rapat diruangan sekda, segera dan laporkan kepada saya hasilnya,"kata Mikdar mengucapkan disposisi bupati.

Mikdar dan anggota lainnya juga menilai, Kadis Koperasi dan UKM Madina, Ikwan Efendi sudah mengangkangi keputusan Bupati. “Selain mengangkangi keputusan bupati, Kadis Koperasi juga sudah melanggar UU no 25 tahun 1999, tentang koperasi,bahwa keputusan tertinggi itu adalah hasil rapat anggota, bukan keputusan Kadis Koperasi,"katanya.
Jika melihat langkah dan tindakan yang dilakukan Kadis Koperasi Madina, Ikwan Efendi yang mengeluarkan SK kepada seorang pengurus lama, patut diduga keduanya telah bekerjasama untuk kepentingan pribadi semata, bukan kepentingan anggota koperasi,"ucapnya.

“Langkah kami selanjutnya, kami akan ajukan tuntutan hukum kepada Kadis Koperasi yang terlalu ikut campur dalam kepengurusan bahkan menunjuk pengurus Koperasi tanpa Rapat Luas Biasa, "tegas Mikdar Siswandi.

Sementara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan diruang komisi 2 DPRD Madina tampak alot, rapat ini sulit memutuskan kesimpulan, termasuk mengenai SHU Koperasi agar tidak diserahkan kepada Pengurus Koperasi Mitra Kerja mulai bulan agustus 2019 sampai persoalan kepengurusan koperasi ini tuntas diselesaikan, alhasil dalam pembahasan mengenai pencairan Sisa Hasil Usaha (SHU), beberapa oknum anggota DPRD dan Kadis Koperasi dan UKM ngotot mengajukan sistim voting.

Atas keputusan anggota DPRD dan Kadis Koperasi dan UKM digelar voting,  dengan hasil voting 4 berbanding 2 yang di ungguli anggota yang menyetujui SHU dicairkan, disini disinyalir ada kepentingan pribadi beberapa oknum anggota DPRD Komisi 2 (dua), "kata Mikdar.

Hal ini membuat hak semua anggota koperasi merasa dikangkangi, dinilai tidak sesuai dengan undang - undang yang berlaku, "Timpalnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh komisi 2 DPRD Madina yang dipimpin Awaluddin Nasution ini,  dihadiri  5 anggota dalam pembahasan, yakni Syafri Siregar, Suandi Lubis, M.Fahri Batubara, Khairun,  kemudian bertambah 1 anggota lagi dalam pelaksanaan voting yaitu Teguh W Hasahatan.

RDP ini juga dihadiri , Kadis Koperasi dan UKM Madina, Ikhwan Efendi S.Pd. MM, Kepala Desa Sundutan Tigo,  Tasmil Nasution  dan  pengurus koperasi yang lama. (SL)

No comments