Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” Rekomendasikan Penolakan Terhadap RUU Cipta Kerja

Medan ǀ suaraburuhnasional.com – Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” yang diselenggarakan DPD KSPSI Sumut akhirnya menghasilkan k...



Medan ǀ suaraburuhnasional.com – Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” yang diselenggarakan DPD KSPSI Sumut akhirnya menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yakni menolak secara tegas RUU Cipta Kerja “Omnibus Law”, bertempat di Hotel Grandhika Jalan DR Mansur Medan, Senin (17/2/2020).

Hasil rekomendasi dari Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” tersebut akan ditandatangani bersama seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang hadir pada Kamis (20/2/2020) dan untuk selanjutnya menurut rencana akan diserahkan langsung ke DPR RI maupun Presiden Jokowi. 

Dalam liputan khusus redaksi media online suaraburuhnasional.com itu mendapati, bahwa yang menjadi alasan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” adalah hilangnya hak-hak pekerja/buruh dan terdegradasinya penegakan hukum dalam Omnibus Law/ RUU Cipta Kerja.

Bahwa Omnibus Law Cipta Kerja yang dengan tujuan awalnya untuk menarik investasi masuk lebih banyak lagi ke Indonesia telah membawa dampak buruk terhadap hak-hak pekerja/ buruh dan terdegradasinya penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Hal ini terlihat dari RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan oleh pemerintah ke DPR-RI. Dan bila membandingkan  hak-hak pekerja/ buruh dan perlindungan hukum ketenagakerjaan antara RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan

Maka hak-hak pekerja/buruh yang akan hilang, antara lain :
1. Dengan dihapusnya ayat (2) Pasal 57 UUK oleh RUU Cipta Kerja Memberikan ruang pada pengusaha melakukan PKWT secara lisan.

2. Dengan dihapusnya Pasal 59 UUK oleh RUU Cipta Kerja memberikan ruang pada Pengusaha untuk menggunakan PKWT pada semua bidang kerja baik pekerjaan yang karena jenis dan sifat pekerjaan selesai dalam waktu tertentu maupun dalam bidang kerja yang sifatnya menetap, dan menggunakan PKWT terus menerus tanpa adanya batasan waktu.

3. Uang Kompensasi bagi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 A ayat (1) RUU Cipta Kerja tidak mungkin didapatkan oleh pekerja/ buruh. Pasal 61 A ayat (1) RUU Cipta Kerja hanya kata-kata pemanis atau Lips Service, karena dalam Pasal 61 A ayat (2) disebutkan bahwa yang berhak menerima uang konpensasi tersebut adalah pekerja/ buruh yang perjanjian kerjanya telah berakhirnya dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun dan pekerja/ buruh yang telah menyelesaiakn pekerjaan dalam waktu tertentu dengan masa kerjanya paling sedikit 1 tahun. Sementara tidak ada aturan hukum atau Pasal dalam RUU Cipta Karja yang mengatur terkait batasan waktu minimum dalam PKWT. Dan karenanya untuk menghindari Pasal 61 A ayat (1) tersebut pengusaha akan menerapkan penggunaan PKWT per tiga bulanan atau per enam bulanan sehingga perhitungan masa kerja pekerja/ buruh tidak akan pernah mencapai 1 tahun penuh.

4. Dengan dihapusnya Pasal 64 dan Pasal 65 UUK No. 13 tahun 2003 oleh RUU Cipta Kerja dan dengan dirubahnya isi Pasal 66 dalam RUU Cipta kerja maka penggunaan perusahaan alih daya atau penggunaan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dapat digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produk.
5. Perubahan Pasal 78 dalam RUU Cipta kerja dengan pengaturan Pertambahan Waktu kerja lembur membuka ruang bagi pengusaha mengunakan jumlah pekerja/buruh yang lebih sedikit.

6. Perubahan Pasal 79 dalam RUU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan Cuti Panjang karena cuti panjang dapat diberikan oleh pengusaha jika telah diatur dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

7. Penetapan Upah hanya dilakukan oleh Gubernur berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pada Pasal 88 C RUU Cipta Kerja.

8. Hilangnya Peran dan fungsi serikat buruh dan atau Dewan Pengupahan dalam penetapan upah, kecuali hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah seperti pada Pasal 98 RUU Cipta Kerja).

9. Penghapusan Pasal 89 UUK menegasikan hilangnya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

10. Dengan Perubahan Pasal 92 dalam UU Cipta Kerja maka Penyusunan Struktur dan skala oleh pengusaha hanya digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan dapat dilakukan tanpa memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

11. Perubahan Pasal 93 dalam UU Cipta Kerja justru menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan berpeluang menghilang hak atau upah bagi Pekerja/ buruh yang sedang sakit berkepanjangan. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya. Pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pekerja/buruh menikah, Pekerja/ buruh menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya. Pekerja/ buruh yang istrinya melahirkan atau keguguran kandungan. Pekerja/buruh yang suami/isteri, orangtua/mertua atau anak atau menantu dan anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Sehingga berpotensi menghilangkan Cuti Haid dan Cuti melahirkan.

12. Perubahan Pasal 95 dalam RUU Cipta  Kerjamenghilangkan denda bagi pengusaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah. Dan pada saat perusahaan dinyatakan Pailit, Pembayaran Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/ buruh dilakukan setelah pembayaran kepada para Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

13. Penambahan Pasal 151 A dalam RUU Cipta Kerja dan dengan diubahnya Pasal 151 UUK dan dengan dihapusnya Pasal 152 UUK memberi keleluasaan kepada Pengusaha untuk melakukan PHK tanpa adanya Penetapan PHK dari lembaga PHI. Dan PHK tersebut sah seiring dihapusnya Pasal 155 UUK.

14. Perubahan Pasal 156 dalam RUU Cipta Kerja menghilangkan kewajiban Pengusaha memberikan Uang Pengganti Hak bagi pekerja/ buruh yang di PHK, kecuali secara jelas diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Sehingga uang pesangon yang diterima oleh pekerja/ buruh yang mengalami PHK akan berkurang.

15. Perubahan Pasal 160 dalam RUU Cipta Kerja maka pengusaha tidak diwajibkan membayar upah bagi buruh yang ditahan pihak yang berwajib baik oleh pengaduan pengusaha maupun bukan atas pengaduan pengusaha.

16. Dengan Penghapusan Pasal 161 (Pelanggaran PK, PP, PKB), Pasal 162 (Mengundurkan diri), Pasal163 (Perubahan status, pengabungan dan peleburan perusahaan atau perubahan kepemilikan), Pasal164 (Perusahaan tutup), Pasal 165 (Pailit), Pasal166 (Meninggal dunia), Pasal167 (Pensiun), Pasal 168 (Mangkir 5 hari berturut-turut) maka besaran nilai pesangon menunggu adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam tambahan Pasal 154 A RUU Cipta Kerja.

17. Penghapusan Pasal 172 maka Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya maka pekerja/ tidak lagi dapat mengajukan PHK.

18. Penghapusan Pasal 184 UUK menghapus sanksi pidana bagi Pengusaha yang tidak membayar uang pesangon, penghargaan masa jerja dan uang pengganti hak bagi buruh yang di PHK karena usia pensiun yang tidak diikutkan dalam program Pensiun.

19. Perubahan Pasal 185 dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis dariMenteri atau pejabat yang ditunjuk. (UUK Pasal 42 ayat 2) dan atau menghapus Sanksi Pidana dan atu denda bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat. (RUU cipta Kerja).

20. Perubahan Pasal 186 dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi pengusaha yang tidak memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.

21. Perubahan Pasal 187 dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi, Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bdalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja yang tidak memiliki izin tertulis dariMenteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang tidak menaati ketentuan mengenai jabatan dan standarkompetensi yang berlaku seiiring dihapusnya Pasal 44 UUK. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, yang tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, yang tidak memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang di dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurutketerangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupundirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, Pengusaha yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja/ buruh perempuan, yang tidak menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja yang dipekerjakan pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Pengusaha yang tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yangberangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

22. Perubahan Pasal 188 dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana denda bagi Lembaga pelatihan kerja swasta yang tidak  memperolehizin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dikabupaten/kota. Pengusaha yang tidak membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) nya dibuat secara lisan. Pengusaha tidak membuat peraturan perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Pengusaha yang tidak memperbaharrui peraturan perusahaan yang telah habis masa berlakunya. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturanperusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.



Dengan banyaknya potensi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam penghapusan hak-hak buruh dan pelemahan penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, maka disimpulkan, bahwa Ominibus Law Cipta Kerja justru tidak memberikan kepastian kerja bagi pekerja/ buruh dan justru akan menimbulkan banyak pelanggaran hak-hak dasar pekerja/ buruh di Indonesia. Dan untuk itu, para SP/SB merekomendasikan agar Presiden Republik Indonesia dan DPR-RI membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja karena berpotensi pada pelanggaran hak-hak dasar pekerja/ buruh dan justru tidak memberikan adanya kepastian kerja bagi pekerja/ buruh.

Sementara itu, hadir dalam acara Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” Kadis Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butar-Butar, Ketua DPD KSPSI Sumut, CP Nainggolan, Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Hanna Lore Simanjuntak, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Panitia Elfianti Tanjung, SH, Sekretaris Noviandy, para mahasiswa, dan akademisi.

Dari perwakilan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang hadir dalam Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” antara lain, Natal Sidabutar SH-Kordinator Aliansi APBD Sumatera Utara, Baginda Harahap-Sekretaris Jenderal SBMI Independent Sumatera Utara, Erwin Manalu SH-Sekretaris DPD SBSI 1992, Anggiat Pasaribu SH- Ketua DPD SPN Sumut, Suhib Nurido-Sekretaris DPD Serbundo Sumatera Utara, Parulian Sinaga SH-Ketua KBI Sumut, Mince Simatupang SH-Sekretaris SPN Sumut, Amrul Sinaga SH-Ketua DPD SBSU Sumut, Isropi SH-Ketua DPC. F. SP. LEM-KSPSI Deli Serdang, Darius Talambanua SH-Ketua DPC KAMIPARHO Deli Serdang, M. Sahrum-Ketua DPC F SP KAHUT-KSPSI Kab. Deli Serdang, ada sebanyak 16 SP/SB yang hadir di dalam forum dialog tersebut.

Sebagai nara sumber dalam dialog Hukum Ketenagakerjaan tersebut Kadis Ketenagakerjaan Sumut yang membawakan Perkembangan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan, dari kalangan akademisi DR Agusmidah SH, M.Hum Fakultas Hukum USU yang membedah Omnibus Law Cipta Kerja dari Sudut Pandang Politik Hukum Perburuhan.
Liputan Khusus : Redaksi

No comments