Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

GAPBSI Kota Medan Demo Tolak Omnibus Law RUU CILAKA

Medan ǀ suaraburuhnasional.com -  Bertempat gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, ribuan massa dari berbagai SP/SB yang bergabung dalam G...



Medan ǀ suaraburuhnasional.com -  Bertempat gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, ribuan massa dari berbagai SP/SB yang bergabung dalam GAPBSI Kota Medan, karena adapun yang menjadi alasan pekerja/buruh turun ke jalan adalah karena saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk menggolkan Omnibus Law alias UU SAPUJAGAT, dengan dalih untuk menarik investasi pemerintah sekuat tenaga seolah “memaksakan” pembuatan Omnibus Law yakni RUU CIpta LApangan KerjA (CILAKA), Rabu (12/2/2020).

Dalam aksinya GAPBSI Kota Medan mengungkapkan, bahwa walau tak ada jaminan ketika UU tersebut nantinya diberlakukan investasi akan masuk seperti yang diharapkan. Betapa tidak karena menurut World Economic Forum (WEF), sesungguhnya faktor yang menghambat investasi Indonesia itu nomor satu itu korupsi, yang kedua inefisiensi birokrasi, yang ketiga akses ke pembiayaan, yang keempat infrastruktur tidak memadai.

Selain itu terdapat pula faktor lain diantaranya, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintah, rasio pajak, etos kerja yang buruk, regulasi pajak, inflasi, kurangnya tenaga kerja terampil, kejahatan dan pencurian. Tetapi lagi-lagi dalam hal ini nasib pekerja/buruh yang harus dikorbankan.

Dalam berbagai informasi dan statemen pemerintah, adapun hal-hal yang akan disasar dalam Omnibus Law adalah fleksibilitas hubungan kerja yang semakin lentur, padahal saat ini saja pekerja/buruh tidak lagi memiliki kepastian kerja akibat system hubungan kerja yang longgar dalam PKWT dan Out Sourcing.

Kemudian permasalahan pengupahan yang akan mengadopsi adanya upah perjam yang berpotensi akan menghilangkan perlindungan dalam bentuk upah minimum, apalagi menghilangkan sanksi pidana bagi pelanggaran pembayaran upah dibawah ketentuan. Pengurangan nilai kompensasi PHK, dan membebaskan TKA unskill.






Dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwa omnibuslow adalah merupakan karpet merah bagi investor, dan kuburan bagi pekerja/buruh. Demi memberikan kado istimewa kepada investor pemerintah menjadikan pekerja/buruh sebagai tumbal investasi. Hal itu akan diperparah lagi dengan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan oleh pemerintah.

Maka Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan menyampaikan sikap “MENOLAK KERAS OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA”, dan tetap mengacu kepada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jangan jadikan pekerja/buruh menjadi tumbal dengan dalih investasi.

Setelah masing-masing Ketua Sp/SB yang bergabung dalam GAPBSI memberikan orasi, Perwakilan GAPBSI diterima langsung oleh Anggota DPRD Sumut dan apa yang menjadi tuntutan atau harapan langsung disampaikan kepada pemerintah pusat pada hari itu juga. (Budi)

No comments