Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” Akan Semakin Persulit Penyelesaian Kasus Perburuhan

Medan ǀ suaraburuhnasional.com – Rencana penerapan RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” mendapat tentangan keras dari Serikat Pekerja/Serikat B...



Medan ǀ suaraburuhnasional.com – Rencana penerapan RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” mendapat tentangan keras dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pasalnya hal tersebut hanya akan semakin mempersulit penyelesaian kasus-kasus perburuhan yang ada saat ini.

Penegasan tersebut disampaikan DPC F SP KAHUT-KSPSI Kab. Deli Serdang melalui Ketua M. Sahrum didampingi Sekretaris Ir Adiono bersama anggota dalam Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” yang digelar DPD KSPSI Sumut, Senin (17/2/2020) di Hotel Grandhika Medan.

Dalam sesi tanya jawab pada Dialog Hukum Ketenagakerjaan “Omnibus Law” dengan Kadis Ketenagakerjan Sumut Harianto Butar-Butar, Ir Adiono memaparkan, bahwa adanya sangsi pidana masih belum bisa menyelesaikan kasus perburuhan, apalagi sangsi tersebut akan dihapus,”tegasnya.




Ir Adiono mencontohkan kasus perburuhan di PT Starindo Prima yang sedang di tangani serikat pekerjanya yang sudah bertahun-tahun lamanya, hingga saat ini masih juga belum terselesaikan, padahal sangsi pidananya sudah sangat jelas.

Maka untuk itulah, DPC F SP KAHUT-KSPSI Kab. Deli Serdang dengan tegas merekomendasikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja “Omnibus Law” tersebut yang hanya akan membawa dampak buruk terhadap hak-hak pekerja/buruh dan terdegradasinya penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. (red)   

No comments