Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Ketua DPRD Sergai M Riski Ramadhan Hasibuan Dengarkan Aspirasi ANSU

Sei Rampah ǀ suaraburuhnasional.com - Menindak lanjuti aspirasi dari Aliansi Nelayan Sumatera Utara Bersatu (ANSU) yang melakukan aksi d...



Sei Rampah ǀ suaraburuhnasional.com - Menindak lanjuti aspirasi dari Aliansi Nelayan Sumatera Utara Bersatu (ANSU) yang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD beberapa hari lalu,12 Maret 2020 yang intinya meminta keberadaan pukat trawl yang ada di perairan Serdang Bedagai untuk  ditertibkan.

Ketua DPRD Serdang Bedagai dr. M.Riski Ramadhan Hasibuan, SH SE besama dengan Wakil DPRD dan anggota lainnya menerima beberapa perwakilan ANSU  di ruang Rapat Umum DPRD Kab. Serdang Bedagai, Senin (16/3/2020).

Dari hasil pertemuan Ketua DPRD Sergai M. Rizki Ramadhan Hasibuan mengatakan  bahwa DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bersepakat akan berjuang untuk menindaklanjuti aspirasi para nelayan Kabupaten Serdang Bedagai terkait penggunaan alat-alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan dan biodata laut di perairan laut Kabupaten Serdang Bedagai.

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan ANSU akan melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang, pengawasan dan anggaran.

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dan juga seluruh stakeholder mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,”ungkap Riski.



Sementara Ketua ANSU Sutrisno SH menyampaikan bahwa pemerintah pusat sudah jelas menegaskan tentang larangan penggunaan pukat trawl, dan sejenisnya, namun sampai saat ini para kapal pengguna pukat trawl secara leluasa menggeruk habis biota yang ada di dasar laut.

Selanjutnya Sutrisno ini juga menjelaskan kerugian yang ditimbulkan akibat pukat trawl,baik negara maupun nelayan yang kian hari penghasilannya semakin berkurang akibat marak kapal -kapal trawl beroperasi dengan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut dan berdampak semakin terpuruknya ekonomi masyarakat nelayan akibat ulah oknum -oknum yang hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja, jadi sejak tanggal 1 Januari 2018 alat tangkap ini dinyatakan tidak boleh lagi digunakan,"pungkasnya. (Herry)

No comments