Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Akibat Banyaknya Peserta PKH Yang Tidak Tepat Sasaran Membuat Negara Rugi

Palas | suaraburuhnasional.com - Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai cerminan yang terkandung dalam UUD 45 (Undang Undang Dasar Negar...



Palas | suaraburuhnasional.com - Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai cerminan yang terkandung dalam UUD 45 (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia) yang berbunyi “fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara”, hal itu telah dilaksanakan pemerintah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Akan tetapi implementasinya di lapangan banyak disalah artikan untuk kepentingan pribadi bahkan golongan ini, hal ini terlihat dengan jelas dengan banyaknya peserta PKH yang tidak memenuhi syarat layak untuk ikut, karena kriteria yang menjadi penerima bantuan adalah warga miskin antara lain fakir miskin, janda miskin, lansia, sedangkan untuk anak - anak jalanan dan yatim ada panti asuhan yang dibuatkan negara untuk menampung mereka termasuk orang tua jompo.

Seperti di Kabupaten Padang Lawas (Palas) sampai hari Rabu (15/04/2020) masih banyak terdapat peserta PKH yang tidak layak mendapat program tersebut alias tidak tepat sasaran dikarenakan yang menerima ternyata keluarga menengah ke atas, hal itu terjadi khususnya di Kelurahan Pasar Sibuhuan.

Apalagi Sibuhuan sudah merupakan kota dan ibukotanya Kab. Palas jadi masyarakatnya tidak begitu peduli serta kritis lagi terutama dalam bermasyarakat berbeda dengan di desa, apabila ada terjadi kesenjangan atau pilih kasih terutama mengenai keanggotaan/peserta PKH masyarakat langsung berunjuk rasa alias demon.

Terkait hal tersebut, negara sudah saatnya hadir untuk menuntut rakyatnya yang berbohong dengan mengaku warga miskin untuk mendapatkan manfaat dari bantuan pemerintah melalui PKH sedangkan yang bersangkutan nyata orang kaya dengan katalain berkecukupan memiliki rumah permanen besar/gedung menengah ke atas, ada sepeda motor lebih dari dua, alat perabotan rumah tangga lengkap, bahkan memiliki perhiasan berupa emas.






Aplagi dikarenakan negara saat ini dalam keadaan darurat anggaran ada baiknya hal itu dituntut dikembalikan ke negara guna untuk menutupi anggaran negara yang lagi devisit daripada menggunakan dana haji. Dalam kata lain bantuan tersebut tidak tepat sasaran dikarenakan ada kebohongan yang dianggap pembiaran, diduga juga hal itu terjadi karena kongkalikong petugas.

Sementara itu, salah seorang Pengurus LSM NGERAP DPP Kab. Palas P. Lubis mengatakan, bahwa pemeritah seharusnya mengevaluasi tentang jenjang peningkatan kesejahteraan peserta PKH apakah sudah mandiri apalagi program ini mulai ada semenjak zamannya presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) hingga saat ini dikepemimpinan Presiden Joko Widodo berarti sudah berlangsung genap lima belas tahun apakah pesertanya belum mandiri dan seharusnya sudah bergilir atau pergantian peserta sehingga dapat menuntaskan kemiskinan di Republik ini. Bukan anggotanya itu itu terus sampai seumur hidup,”tegasnya. (AMH)

No comments