Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Penjelasan Ditlantas Poldasu Mengenai Video Denda Penghapusan Denda Pajak Kendaraan

Medan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah telah menetapkan Covid-19 atau yang dikenal dengan istilah Virus Corona, yang dianggap sebag...



Medan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah telah menetapkan Covid-19 atau yang dikenal dengan istilah Virus Corona, yang dianggap sebagai jenis penyakit dengan faktor beresiko tinggi yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan oleh karenanya pemerintah telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitarnya.

Terkait dengan hal ini, guna mengantisipasi semakin maraknya penyebaran wabah virus corona tersebut, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Ditlantas Polda Sumut dibawah kepemimpinan Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin telah membuat kebijakan berdasarkan hasil putusan Kesepakatan Bersama tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Utara dengan nomor B/01/III/2020 yang telah dirapatkan di Aula Ditlantas Polda Sumut.

Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin melalui Kompol Choky Sentosa Meliala selaku Kasi STNK, ketika dikonfirmasi awak media ini di halaman Samsat Ditlantas Polda Sumut, Rabu (01/04/2020) memaparkan bahwa terkait dengan beredarnya video viral yang telah beredar di masyarakat melalui medsos.

Keterangan dari Brigadir Yudhi selaku personil Ditlantas Polda Sumut yang membahas tentang penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kompol Choky membenarkan adanya video tersebut.

"Kita mau menegaskan sekaligus meluruskan maksud dan tujuan keterangan yang disampaikan anggota personil kita kemarin melalui video viral tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman warga Kota Medan terkait penjelasan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor", cetus Kompol Choky.

Dalam keterangan pers nya, Kompol Choky Sentosa Meliala yang telah didelegasikan oleh Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin selaku Dirlantas Polda Sumut menjelaskan bahwa dalam upaya antisipasi maraknya penyebaran wabah virus Covid 19 di tengah-tengah masyarakat.

"Ditlantas Polda Sumut telah menetapkan kebijakan atas pengenaan denda PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang jatuh tempo terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 29 Mei di tahun 2020 ini telah DITIADAKAN/DIHAPUSKAN,"tegas Kompol Choky.

Jadi tolong dipahami bahwa kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor ini dimulai terhitung dari tanggal yang telah kami sebutkan tersebut sampai batas waktu yang telah ditetapkan, sembari melihat situasi perkembangan putusan dari pemerintah pusat atas perihal pernyataan terkait perkembangan status virus Covid-19 ini.

"Jadi kalau pemerintah mengatakan situasi virus Covid 19 ini sudah berakhir atau aman, maka dengan serta merta kami akan mencabut putusan denda Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Dan perlu saya tegaskan bahwa penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor ini hanya berlaku di tahun 2020 saja, tidak diberlakukan pada tunggakan pajak di tahun sebelumnya seperti tahun 2017, 2018, 2019, denda pajaknya tetap kita tagih," tegas Kompol Choky.

Selain itu Kompol Choky Sentosa Meliala mewakili pihak Ditlantas Polda Sumut juga memaparkan perihal terkait tentang kebijakan lainnya atas pelayanan Samsat Ditlantas Polda Sumut dalam upaya antisipasi penyebaran Covid-19. Diantaranya mengatakan bahwa pelayanan Samsat di Corner Mall, Gerai, Drive THRU, dan bus untuk sementara kita tutup terhitung tanggal 26 Maret sampai dengan 29 Mei 2020 atau atas sampai waktu yang akan diberitahukan kemudian.

Pelayanan Samsat hanya dapat dilakukan di kantor Samsat Induk Medan Utara dan Kantor Samsat Induk Medan Selatan terhitung tanggal 26 Maret sampai 29 Mei 2020 mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 12:00 WIB.

Kemudian Kompol Choky menjelaskan bahwa kami telah memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku kewajiban wajib pajak yang datang ke kantor Samsat untuk dilakukan terlebih dahulu pengecekan kondisi suhu tubuh. Setelah itu harus memasuki ruangan penyemprotan disinfectan.

Selanjutnya para pengunjung atau pelaku kewajiban wajib pajak tersebut wajib mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan handsanitizer. Pengunjung yang datang sebelum memasuki area harus disertai dengan menggunakan masker dan sarung. (red)

No comments