Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


30 Tahun Lebih Tinggal di Lahan Garapan, Warga Pertanyakan Hak dan Ganti Rugi

Medan Deli | suaraburuhnasional.com - Sudah 30 tahun lebih menggarap sebagian lahan yang masuk proyek jalan tol Medan-Binjai, sebanyak 3...



Medan Deli | suaraburuhnasional.com - Sudah 30 tahun lebih menggarap sebagian lahan yang masuk proyek jalan tol Medan-Binjai, sebanyak 38 warga Kel Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli mendatangi Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir, Jalan Kawat VII, Kecamatan Medan Deli. Dalam kedatangan 38 warga meminta agar Badan Pertanahan Negara (BPN) bisa menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi lahan.

Pantauan suaraburuhnasional.com, Kamis (18/6/2020), warga yang datang langsung berkumpul di Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir sembari mengatakan, hak-hak mereka telah diabaikan BPN dan pejabat Pemko Medan saat pembebasan lahan tol Medan – Binjai di Lingkungan XVIII Kel. Tanjung Mulia Hilir.

Warga meminta bantuan kepada Lurah dan awak media karena lahan yang dibebaskan sudah dikuasai dan diusahai terus menerus untuk pertanian dalam kurun 36 tahun bahkan ada yang sudah hampir 50 tahun menduduki tanah tersebut.

 “Kami sudah berjuang. Pernah memohon perhatian pada Kepala BPN Medan, Lurah Tanjung Mulia Hilir dan Camat Medan Deli tapi diabaikan. Tolong bantu kami Pak,” cetus Selamat Ketua Penggarap saat menyampaikan keluhannya kepada perwakilan BPN Sumut di Kantor Lurah.

Permasalahannya sampai saat ini belum putus dan belum terealisasikan, warga memintah haknya 70 persen, karena pihak penggarap sudah memegang surat lahan tersebut yang diterbitkan tahun 1966.

"Porsi yang pertama kami minta masalah ganti rugi 70 persen belum terealisasi, dan yang kedua masalah surat tanah dari tahun 1966 sudah kami miliki dan sudah pernah sebagian diganti rugi untuk jalan tol, padahal di tahun 1966 surat itu sudah diterbitkan, namun pada tahun 1973 BPN kembali mengeluarkan sertifikat kepada oknum yang tidak kami ketahui orangnya menurut penjelasan dari utusan Pegwai BPN Sumut yang hadir dalam pertemuan itu, kami menilai adanya permainan antara oknum dengan BPN," terang Selamat.

Menurut dia, 38 warga Kawat III Kel Tanjung Mulia Hilir Lingkungan XVIII mendukung penuh program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Jokowi. Namun dia menyesalkan kinerja pemerintah pada level bawah yang terkesan kurang menghargai masyarakat penggarap yang telah menguasai lahan selama puluhan tahun.

“Kenapa kami tidak dianggap sebagai rakyat yang punya kepentingan mendapat hak ganti rugi ? Kami duga masalah ini terjadi lantaran ada oknum pemerintah yang mempermainkan kebijakan pemerintah pusat, kami rakyat kecil. Tolong dengar keluh kesah kami,” kata Selamat dengan geram yang diamini oleh warga lainnya, sembari menyerukan DPRDSU memperhatikan rakyat kecil.

Bahkan, menurut warga sekitar 38 KK yang menduduki lahan tersebut sama sekali tidak pernah menerima surat teguran untuk penggusuran, ini menjadi harapan Selamat sebagai Ketua Panggarap kiranya pemerintah khususnya Presiden Jokowi agar menanggapi serius untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kami adalah rakyat kecil dengan nada kesal.

"Ini kami nilai hanya sepihak, karena mereka tidak pernah memberikan surat teguran maupun surat peringatan akan digusur, tiba tiba mereka langsung melalukan penggusuran tanpa ada pemberitahuan," terang Ruslan Silitonga dan Soyem yang sudah menduduki lahan tersebut lebih kurang 50 tahun.

Apabila tuntutan warga tidak terealisasi, maka puluhan warga akan tetap pertahankan lahan tersebut walaupaun nyawa taruhannya. "Jika hak kami tidak di kabulkan, maka kami akan tetap bertahan dilahan itu walaupun nyawa kami jadi taruhannya,”tegas warga yang tinggal dilahan itu.

Sementara. Lurah Tanjung Mulia Hilir Hendra Syahputra ketika dimintai tanggapannya terkait hal tersebut mengatakan, pihak kelurahan hanya memfasilitasi tempat untuk pertemuan warga dengan BPN.

"Ini bukan wewenang saya bang, saya disini hanya memfasilitasi tempat untuk pertemuan warga dengan pihak BPN, selebihnya bisa abang tanyakan langsung dengan perwakilan BPN yang hadir disini," ujar Lurah tersebut.

Kepala BPN Sumut melalui Kepala Seksi Bina Pengadaan Masniari Situmorang didampingi Stafnya Faisal mengatakan. Pihaknya tidak bersedia memberikan keterangan terkait tuntutan warga tadi. (PM)

No comments