Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Masyarakat Maga Lombang Pertanyakan Pengadaan Website Pada Anggaran 2019

Panyabungan | suaraburuhnasional.com - Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan mas...



Panyabungan | suaraburuhnasional.com - Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai  bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan  Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa Keterbukaan Informasi Publik tidak pernah dibuat oleh Kades Maga Lombang, dibalik itu Kades juga tidak pernah memberikan keterbukaan pada masyarakat Desa Manga Lombang, jelas undang undang yang mengatur bahwa kererbukaan Kades Mangal Lombang tidak pernah dilihat oleh masyarakatnya sendiri dengan pagu anggaran senilai Rp15.000.000 di dalam tertulis bahwa pengadaan website Desa Maga Lombang pada tahun 2019 belum pernah dinikmati oleh masyarakat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Namun hal ini pihak aparat desa malah tidak tau menau bahwa persoalan sudah berada dalam tangan masyarakat Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, bahwa masyarakat melihat adanya indikasi penyelewengan dana desa dengan pagu anggaran Rp15.000.000.untuk biaya website pada Desa Manga Lombang dimana setiap kegiatan bisa upload dengan memakai website namun dalam susun angaran 2019 tidak diadakan nama website yang dimana berlokasi di Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Namun setelah dikomfirmasi masyarakat Maga Lombang mengatakan, bahwa warga mempertanyakan kepada Kepala Desa Maga Lombang tentang pengadaan jaringan website pada tahun anggaran 2019 dimana warga mencoba membuka website tidak pernah aktif dan tidak pernah dibuat oleh warga setempat menjadi tanda bagi bagi warga desa

Untuk itu masyarakat meminta kepada Bupati Mandailing Natal agar bisa mempertanyakan hal tersebut dan Dinas PMD juga jangan tutup mata soal Kades Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Sudah sampai satu tahun pengadaan jaringan desa yang di dalam anggaraan desa sudah diterapkan namun pihak kades tidak melakukan pembuatan jaringan atau website untuk masyarakat desa namun tak pernah dipasang oleh kepala desa nya sendiri.

Kami berharap pihal terkait dapat memihak pada masyarakat Desa Maga Lombang dan kami masyarakat meminta persolaan itu harus bisa diatasi oleh pihak kabupaten,”ungkap masyarakat pada awak media oline suaraburuhnasional.com belum lama ini. (Tim)

No comments