Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Ribuan Masyarakat Di Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Dan KTMLI Tolak Okupasi PTPN II

Labuhan Deli | suaraburuhnasional.com - Dengan alasan untuk menindaklanjuti adanya instruksi dari pihak Kementerian BUMN di Jakarta, PT....



Labuhan Deli | suaraburuhnasional.com - Dengan alasan untuk menindaklanjuti adanya instruksi dari pihak Kementerian BUMN di Jakarta, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Persero) berencana akan melakukan okupasi lahan (pembersihan/penggusuran).

Okupasi tersebut akan dilakukan di Kebun Helvetia seluas sekitar 1200 Ha, terletak di Desa Manunggal dan Desa Helvet Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Dimana sehubungan dengan wacana okupasi tersebut, membuat sebanyak sekitar ribuan warga masyarakat dan kelompok tani yang mendiami lahan tersebut menggelar aksi penolakan, Jum' at (05/06/ 2020).

Aksi penolakan oleh warga masyarakat yang didominasi oleh Ibu-ibu dari anggota Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia (KTMLI) Semangat Baru Sumatera Utara tersebut dilakukan di lahan garapan Pasar X persisnya di Persimpangan 4 Makam Mbah Raden, dengan berkumpul dan sekaligus membuat dapur umum, dimana mereka berkumpul tanpa jarak (sosial distancing). Mereka sepertinya abai terhadap wabah virus Corona karena terlalu antusias dan dengan semangatnya berorasi agar tidak digusur oleh pihak PTPN.

Ketua KTMLI Sumut, Mangapul Siregar yang memimpin aksi penolakan itu kepada wartawan di lokasi aksi mengatakan bahwa aksi yang mereka gelar itu terkait dengan adanya issu bahwa pihak PTPN II akan datang untuk melakukan okupasi pada 5 Juni 2020.

"Ada informasi bahwa pihak PTPN II akan datang kemari untuk melakukan okupasi. Makanya kami Kelompok Tani KTMLI bersatu dengan masyarakat dan kelompok tani lainnya bersiap untuk menghadang mereka", ujar Mangapul Siregar.

Selanjutnya Ketua KTMLI Mangapul Siregar yang didampingi beberapa pengurus kelompok tani KTML yakni Sekretaris Jek, Bendahara Nababan, dan Penasehat Pendeta Siregar mengatakan PTPN II tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggusur warga yang mendiami lahan tersebut,

"Kami warga masyarakat sudah sejak sekitar 20 tahun yang lalu tinggal dan mengusahai lahan ini. Dan selama ini pihak PTPN tidak pernah melarang kami. Kenapa sekarang mereka baru ribut mau gusur. Atau mungkin sudah ada mafia tanah di belakang mereka?",ketusnya curiga.

Kemudian Magapul Siregar menuturkan,"apa dasarnya pihak PTPN II mau menggusur kami. Lahan yang kami diami inikan sudah bukan HGU PTPN II lagi. Lahan ini sudah eks HGU. Lahan ini sekarang lahan yang dikuasai negara, kami ini warga negara. Jadi PTPN gak ada hak lagi di lahan ini," pungkas Siregar.

Lanjutnya "Selama ini PTPN II berteriak bahwa lahan ini adalah masih lahan HGU mereka sesuai dengan Surat Keputusan (SK) HGU No. 111, sementara SK No. 111 itu kami nilai hasil rekayasa oknum dan cacat hukum. Sebab menurut informasi yang saya dapat bahwa SK HGU 111 itu terbit pada bulan Juni 2003, sementara pengukuran batas-batas tanahnya dilakukan pada bulan Desember 2003, kan aneh. Masak duluan terbit surat baru pengukuran," terangnya.

Ditambahkanya,"pada tanggal (02/06/2020) yang lalu telah diadakan rapat di Polres Pelabuhan Belawan, pihak PTPN juga tidak berani menunjukkan SK No. 111  itu. Padahal rapat yang diadakan resmi. Kelompok tani minta diperlihatkan tapi mereka gak kasih. Seharusnya kalau memang benar ada SK No. 111 itu ya tunjukkan lah," tantang Siregar yang juga aktivis itu.

Dilansir awak media bahwa aksi yang digelar di tengah rintik hujan tersebut, berlangsung dengan aman dan damai serta berakhir dengan tertib, kemudian tampak warga masyarakat bersama dengan beberapa gabungan kelompok tani yang ada di Desa Manunggal dan Desa Helvet yang bersama-sama menggelar sikap penolakan tersebut membubarkan diri dengan tertib sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.




Terpisah

Sebelumnya ada digelar Rapat Koordinasi di Polres Pelabuhan Belawan pada Selasa, 2 Juni 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan, BPN Deli Serdang, unsur Muspika Kecamatan Labuhan Deli dan Hamparan Perak, serta beberapa Kelompok Tani dan juga PTPN II.

Di dalam Rapat Koordinasi itu pihak dari Poldasu diwakili oleh Kompol Sembiring bertanya kepada pihak BPN mengenai apakah sudah pernah dicek ke lapangan mengenai batas- batas tanah HGU No. 111, dan pihak BPN menjawab "belum pernah". Sementara itu dari Kelompok Tani meminta agar PTPN II menunjukkan SK. No. 111, akan tetapi pihak PTPN II tidak menunjukkannya. (Nelson/Ganden)

No comments