Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Pemko Medan dan Kajari Medan Tandatangani MoU Penyelesaian Kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha

Medan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melakukan Penandatanganan Memorandum of...

Medan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemko Medan. MoU ini merupakan bentuk pendampingan Kejari Medan kepada Pemko Medan dalam menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU yang merupakan pembaharuan MoU sebelumnya ini dilakukan langsung Plt Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, dan Kejari Medan Dwi Setyo Budi Utomo, SH, MH di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Balai Kota, Selasa (14/7/2020).

Hadir menyaksikan penandatanganan MoU, Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Benny Iskandar, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Suherman, Plt Kabag Hukum Setdako Medan Laksamana Putra Siregar serta sejumlah Kepala Seksi Kejari Medan.

Plt Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.si, mengatakan penandatanganan MoU ini sebagai wujud pendampingan Kejari Medan kepada Pemko Medan terutama dalam menjaga, menyelamatkan dan mengamankan aset-aset pemerintah daerah. Artinya MoU ini dapat membantu pemerintah daerah menjaga, mengamankan dan meyelamatkan aset yang dimiliki Pemko Medan. Sebab, bilang Akhyar banyak aset Pemko Medan yang harus diamankan agar tidak beralih kepemilikan.

"Saya mengucapkan Terima kasih kepada Kejari Medan atas terjalin kerjasama ini. Sebab banyak aset di Kota Medan yang harus kita jaga. Selain itu tujuan kerjasama ini juga untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemko Medan sehubungan dan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemko Medan",kata Akhyar.

Sementara itu, Kejari Medan Dwi Setyo Budi Utomo, SH, MH, mengatakan selaku pendamping dan pengawal penyelenggara pemerintahan, bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pemko Medan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah perdata dan tata usaha negara. " Semoga melalui MoU ini seluruh kinerja aparatur di lingkungan Pemko Medan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemerintahan terhindar dari jeratan hukum,” katanya. (PM)

No comments