Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Perhubungan Laut dan Udara Ke Merauke Akan Normal Kembali, Diberlakukan Protokoler Covid Secara Ketat

Merauke | suaraburuhnasional.com - Melihat kondisi saat ini yang terjadi di Kabupaten Merauke terkait transportasi udara laut dan darat,...



Merauke | suaraburuhnasional.com - Melihat kondisi saat ini yang terjadi di Kabupaten Merauke terkait transportasi udara laut dan darat, maka Bupati Merauke mengambil langkah-langkah yang awalnya ada pembatasan, maka saat ini Bupati Merauke Frederikus Gebze mengambil kebijakkan untuk udara sendiri pesawat boing sudah bisa berjalan dengan tetap protokoler covid 19 diberlakukan, hal ini disampaikan Sekretaris Gugus Tugas Covid 19 Jakobus Duwiri, SE, M.Si saat di temui di posko tim gugus tugas, Jumat (17/07/2020).

"Melihat kondisi Merauke saat ini yang sudah membaik dari Covid maka Bupati Merauke mengambil langkah dan  berkoordinasi dengan pihak pihak terkait   perhubungan di Merauke, jika sebelumnya diberlakukan pembatasan untuk keluar masuk, maka untuk mengakomodir masyarakat yang akan kembali ke tempatnya masing-masing,”ungkapnya.

Untuk perhubungan udara sendiri, saat ini boing sudah bisa mengudara kembali dan dalam waktu dekat perintis juga akan dibuka, lalu untuk kapal perintis juga sudah di buka yang saat ini sudah beroperasi yakni KM Bambit dan Mutu Lalu Sabuk Nusantara juga akan segera beroperasi, kecuali kapal putih (kapal penumpang) belum di ijinkan kecuali untuk kebutuhan kargo, semua itu tetap dengan protokoler Covid  secara ketat," ujar Duwiri.

Terkait adanya informasi tentang surat Kemenkes untuk rapid rest akan di tiadakan, sampai saat ini belum ada surat yang diterima tim gugus tugas juga Pemda Merauke juga kepada provinsi. Lanjutnya, terkait adanya informasi bahwa setiap yang masuk Papua wajib dengan hasil test PCR swab dan bila terkena Covid yang bersangkutan akan menanggung biaya sendiri ini juga belum ada info resmi atau surat resmi.



"Kami belum menerima surat Kemenkes terkait rapid rest yang akan ditiadakan, lalu terkait info wajib PCR jika akan masuk kepapua, mungkin itu kebijakan secara scop provinsi tapi wakil gubernur telah memberikan kewenangan kepada kabupaten masing-masing dengan melihat kondisi daerah, sehingga  jangan terlalu mempersulit masyarakat, maka mari memberikan pelayanan yang cepat nyaman, sejuk, karena menjaga pysikologi masyarakat itu jauh lebih penting,"pungkasnya. (Gilang Hary)

No comments