Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

PPDB Jalur Zonasi di SMAN 1 Lubuk Pakam Tahun Ajaran 2020/2021 Sarat “Kecurangan”

Deli Serdang | suaraburuhnasional.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi di berba...



Deli Serdang | suaraburuhnasional.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi di berbagai daerah terindikasi banyak terjadi praktek “kecurangan” dan permainan.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang tepatnya di SMAN 1 Lubuk Pakam, informasi yang diterima redaksi media online suaraburuhnasional.com dari para orangtua siswa baru-baru ini, mengungkapkan bahwa untuk lulus PPDB di SMAN 1 Lubuk Pakam adalah berdasarkan domisili peserta yang terdekat dengan sekolah.

Tetapi saat pengumuman kelulusan faktanya banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan, pasalnya ditemukan peserta yang saat mendaftar domisilinya berjarak ribuan meter dari sekolah, namun pada saat pengumuman berubah domisilinya menjadi hanya ratusan bahkan puluhan meter saja dari sekolah.

Hal ini jelas membuat peserta khususnya orangtua sangat kecewa dan berang serta mempertanyakan hal tersebut, hingga membuat preseden buruk di tengah masyarakat bahwa disinyalir ada kecurangan dan permainan dalam proses PPDB di SMAN 1 Lubuk Pakam ini.

Ketika hal tersebut di konfirmasi redaksi media online suaraburuhnasional.com kepada Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Lubuk Pakam yang juga menjabat Wakil Kepala Sekolah melalui pesan WhatShapp tidak menjawab konfirmasi tersebut.

Informasi terakhir yang diterima redaksi bahwa para orangtua murid akan membawa permasalahan kecurangan penerimaan PPDB di SMAN 1 Lubuk Pakam ini ke DPRD Kabupaten Deli Serdang, 

Teruaknya Kecurangan PPDB

Faktanya, tidak hanya di Deli Serdang ditemukan kecurangan, baru-baru Ombudsman Perwakilan Sumut mulai menguak dugaan praktik kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 melalui jalur zonasi. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menemukan adanya indikasi permainan dalam penerbitan surat keterangan domisili (SKD).

Diperbolehkannya SKD untuk mendaftar sekolah melalui jalur zonasi menjadi pintu masuk kecurangan. Meskipun keberadaan SKD diperolehkan secara aturan baik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Peraturan Gubernur. Sebagai sampel Ombudsman mengambil 5 data calon siswa/i di SMA Negeri 1 Medan yang dinyatakan lulus melalui jalur zonasi.

Adapun data calon siswa tersebut antara lain MAF (inisial), berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) MAF tercatat sebagai warga Jalan Ar Hakim No 128. Sedangkan ZFA (inisial) adalah warga Komplek Bumi Asri.

Keduanya calo siswa tersebut dinyatakan lulus di SMA Negeri 1 Medan dengan menggunakan SKD yang beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro No 1. SKD tersebut dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Madras.

Berdasarkan penulusuran Jalan Tengku Cik Ditiro No 1 adalah alamat SMA Negeri 1 Medan. Adapun MAF lulus karena domisilinya hanya berjarak 40 meter dari sekolah, sedangkan domisili ZFA dengan SMA Negeri 1 berjarak 72 meter. Dalam pengumuman calon siswa/i SMA Negeri 1 Medan yang lulus MAF berada di nomor urut 1 dan ZFA berada di nomor urut 2. 

Selain SMA Negeri 1 Medan, ada juga salah satu rumah warga di Jalan Tengku Cik Ditiro No 1. Posisinya berada di dekat persimpangan Jalan Zainul Arifin, jaraknya cukup jauh dari SMA Negeri 1 Medan, diperkirakan lebih dari 100 meter.

Berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan Sumut atau Panitia PPDB, kata Abyadi, siswa/i diterima melalui jalur zonasi yang tempat tinggal atau domisilinya paling dekat dengan sekolah.

Jarak antara sekolah dan tempat tinggal atau domisili pendaftar dapat dilacak melalui handphone android yang digunakan calon siswa saat mendaftar. Verifikator sekolah terlihat tidak bekerja setelah mendapati data MAF dan ZFA yang dinyatakan lulus sebagai calon siswa/i SMA Negeri 1 Medan. MAF dan ZFA menggunakan surat keterangan domisili dengan alamat yang sama yakni Jalan Tengku Cik Ditiro No 1.

Sampel lain yang diuji adalah calon siswa berinisial BBS yang dinyatakan lulus jalur zonasi pada nomor urut 12. BBS dinyatakan lulus karena domisilinya hanya 108 meter dari sekolah atau di Jalan Muara Takus No 17 G. Berdasarkan dapodik BBS memiliki alamat di Jalan Gaperta Ujung Gang Berkat No 12 A.

Selanjutnya calon siswa ADH nomor urut 15 yang dinyatakan lulus karena jarak domisili 122 meter dari sekolah atau di Jalan Tengku Cik Ditiro. Alamat domisili ADH di Jalan Tengku Cik Ditiro tanpa nomor rumah. Sedangkan BBS berdasarkan domisili tinggal di Jalan Muara Takus No 17 G, ketika didatangi rumah tersebut, pemilik rumah tak mengenal nama yang dimaksud.

Terakhir data yang dijadikan sample oleh Ombudsman adalah calon siswa IE yang dinyatakan lulus nomor urut 100. IE sendiri menggunakan surat keterangan domisili di Jalan Taruma No 36. Padahal, berdasarkan dapodik alamat tercatat di Jalan Bakti Kelapa No 6. (red)

No comments