Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Pemkab Asahan Berikan Penjelasan Terkait Pemulangan PMI Dari Malaysia

Asahan | suaraburuhnasional.com - Mengenai kondisi terkini status Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, Bupati Asahan...



Asahan | suaraburuhnasional.com - Mengenai kondisi terkini status Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos., M.Si memberikan penjelasan.

Dalam keterangan resminya, Rabu (19/8/2020), H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan KBRI di Malaysia dan Diaspora Network Chapter Indonesia yang berada di Malaysia diperoleh informasi bahwa Pelabuhan Port Klang Malaysia telah resmi beroperasi kembali sejak 18 Agustus 2020.

Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa Imigrasi Malaysia telah memberi kemudahan bagi WNI/TKI/PMI/WNI-B berstatus ilegal atau tinggal di Malaysia tanpa memiliki dokumen sah yang ingin kembali ke tanah air asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Imigrasi Malaysia.

Dalam hal tersebut H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa untuk WNI/TKI/PMI/WNI-B yang ingin kembali dapat mendatangi Kantor Imigrasi Malaysia yang terdekat dari lokasinya atau melakukan pendaftaran secara online di portal Imigrasi Malaysia asalkan memiliki Paspor/SPLP yang masih berlaku, serta membayar kompoun atau denda yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia.

H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si juga menerangkan bagi warga yang tidak memiliki dokumen RI atau paspor yang masih sah, dapat mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KBRI KL atau KJRI setempat.

Dari hasil koordinasi antara Pemkab Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan dengan KBRI Malaysia dan Diaspora Network Chapter Indonesia yang berada di Malaysia, WNI/TKI/PMI/WNI-B yang diharuskan membayar denda adalah warga yang berkunjung ke Malaysia sebelum Januari 2020 atau sebelum status lockdown diberlakukan di Malaysia, adapun warga yang berkunjung ke Malaysia di periode Januari 2020 tidak dikenakan denda," papar Kadis Kominfo Kabupaten Asahan.

Adapun kriteria pembayaran denda bagi WNI/TKI/PMI/WNI-B yang datang ke Malaysia sebelum Januari 2020, dirinya menjelaskan, bahwa bagi warga yang didapati tinggal di Malaysia kurang dari setahun diharuskan membayar denda sebanyak RM 1000 atau lebih kurang Rp. 3.500.000, sedangkan bagi warga yang tinggal di Malaysia lebih dari setahun dikenakan denda maksimal RM 3000 atau lebih kurang Rp. 10.500.000. Selanjutnya bila seluruh proses telah dipenuhi, WNI/TKI/PMI/WNI-B yang ingin kembali ke tanah air juga harus mendapatkan surat hasil Swab Test dari Rumah Sakit/Klinik di Malaysia dan menyediakan tiket kapal atau pesawat terbang untuk kembali ke Indonesia.

Sebelumnya kita telah bekerjasama dengan KBRI, Diaspora Network Chapter Indonesia yang berada di Malaysia dan relawan untuk melakukan pendataan terkait PMI yang sedang bekerja di Malaysia, dan dari hasil pendataan tersebut kita juga telah memulangkan 210 orang PMI kembali ke Kabupaten Asahan tanpa dipungut biaya sepeser pun," tegas H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si.

Selanjutnya H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa 210 orang tersebut merupakan PMI yang benar-benar merupakan PMI terkena dampak lockdown di Malaysia dan memiliki dokumen yang sah. Kita tidak dapat memfasilitasi kepulangan seluruh PMI karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Untuk tudingan penipuan/pembohongan yang masih saja ditujukan kepada Bupati Asahan, H. Rahmat Hidayat Siregar,S.Sos, M.Si menegaskan bahwa Bupati Asahan tidak pernah berjanji untuk memfasilitasi kepulangan seluruh PMI yang bekerja di luar negeri dan berasal dari Kabupaten Asahan.

Menutup penyampaianya H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si sampaikan pesan dan harapan Bupati Asahan kepada warga Asahan yang akan bekerja di luar negeri agar dapat melengkapi dokumen dan persyaratan yang melegalkan mereka untuk mencari nafkah di luar negeri. (Indra Sibarani)

No comments