Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Pemko Medan Ikuti Rakor Percepatan Penyederhanaan Birokrasi

Medan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyederhanaan Birokrasi yang...

Medan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyederhanaan Birokrasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Virtual, di Command Center, Balai Kota, Selasa (11/08/2020). Rakor ini membahas perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi agar Percepatan Penyederhanaan Birokrasi dapat segera diselesaikan.

Dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, Rakor yang dihadiri Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Pulungan Harahap berjalan lancar. Selain Pemko Medan Rakor ini diikuti Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota dan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) serta Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPK RBN).

Dalam arahannya Wapres RI Maruf Amin mengatakan Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden (Perpres) yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi dampak dari penyederhanaan birokrasi. Hal ini untuk memastikan penyederhanaan birokrasi yang memangkas tiga level eselon tidak mempengaruhi penghasilan pegawai.

"Kementerian PAN dan RB bersama kementerian terkait, tengah menyelesaikan rancangan Perpres yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi," Kata Wakil Presiden RI Maruf Amin.
Dijelaskan Wapres, Penerbitan Perpres sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sehingga Perpres akan menjamin karir PNS yang mengalami penyederhanaan birokrasi, serta memberi kemudahan dalam perpindahan dari satu jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Artinya Perpres ini akan menjadi payung hukum agar ASN yang terdampak pengalihan jabatan tidak dirugikan dari sisi penghasilan/take home pay dan karirnya.

"Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Sesuai arahan Presiden, jalur birokrasi dipersingkat dengan pemangkasan hirarki dan level eselonisasi pejabat struktural menjadi 2 level saja, dan mengganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi", Ujar Wapres RI.

Kemudian Maruf pun menekankan, penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan oleh semua instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Apalagi target penyelesaian penyederhanaan birokrasi yakni akhir Desember 2020.

"Hingga saat ini sebanyak 40 kementerian dan lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi dengan menyisakan dua eselon saja. Ia menerangkan, ada sekitar 17.699 jabatan yang sudah disederhanakan, dari semula 32.497 jabatan menjadi 14.798 jabatan", jelasnya.

Usai mengikuti Rakor, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pulungan Harahap mengungkapkan Pemko Medan siap mendukung dan akan melakukan penyederhanaan birokrasi dengan segala bentuk regulasi yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB. Tentunya menyederhanakan Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. (PM)

No comments