Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Diduga Salahi PetunjukTeknis, Disdik Sergai Arahkan Pengelolaan Proyek DAK Sekolah Pada Pihak Ketiga.

Sei Rampah | suaraburuhnasional.com - Proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) khusu...



Sei Rampah | suaraburuhnasional.com - Proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai diduga menyalahi petunjuk aturan teknis pelaksanaan swakelola. 

Hal ini disampaikan salah satu warga Tanjung Beringin setempat yang tidak mau menyebutkan namanya. "Biasanya proyek pembangunan dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola,harus dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan, yakni dari pihak sekolah sendiri. Namun pada kenyataannya dilapangan proyek rehabilitasi pembangunan gedung sekolah dasar ini di sub kan pengerjaannya kepada pihak ketiga,"ungkapnya, Kamis (10/9/2020) lalu.

Pengerjaan sejumlah item kegiatan yang didanai DAK fisik maupun mobiler Pendidikan tahun 2020 di Serdang Bedagai diduga menyalahi Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Karena bukan dikerjakan secara swakelola oleh panitia pembangunan di sekolah melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga.

Selanjutnya awak media ini pun menayakan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yakni Kabid SD, di ruang kerjanya tetapi tidak berada di tempat. Selanjutnya awak media ini pun mengkonfirmasi Kadisdik Sergai melalui pesan What App tapi tidak menjawab, Senin (21/9/2020) pukul 09.52 Wib.




Sebelumnya dari pihak sekolah yang juga menerima DAK (nama disembunyikan) mengatakan kepada awak media bahwa uang yang masuk memang melalalui rekening kepala sekolah, tetapi uangnya tersebut langsung disetorkan kepada pihak ketiga (dalam hal ini pemborong yang sudah ditunjuk oleh pihak dinas Pendidikan), sedangkan kepala sekolah hanya mengambil pajak sebesar 10 persen dari proyek DAK tersebut.

Selanjutnya pihak sekolah mengatakan alasan pihaknya tidak pengerjaan proyek DAK itu karna tidak berani."kita tidak berani mengerjakan proyek ini, jadi kita suruh orang lain membantu mengerjakan proyeknya, dibantu melalui dinas pendidikan yang menunjuk orang yang mengerjakannya. Kita hanya ambil pajak 10 persen,"ungkapnya (pihak sekolah). (Her)

No comments