Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Aksi Mogok Nasional Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Terancam Batal

Jakarta | suaraburuhnasional.com – Adanya perintah Polri melarang aksi demonstrasi buruh menolak pengesahan RUU Ciptaker. Hal itu tertuang d...




Jakarta | suaraburuhnasional.com – Adanya perintah Polri melarang aksi demonstrasi buruh menolak pengesahan RUU Ciptaker. Hal itu tertuang di dalam surat dengan nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, terkait penanganan dan antisipasi unjuk rasa, mogok kerja yang melibatkan massa dari elemen buruh yang menolak RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020 di tengah pandemic virus Corona atau Covid-19.

Lantas setelah munculnya surat itu, apakah para buruh tetap akan menggelar aksi tersebut?. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan pihaknya hingga saat ini masih mendiskusikannya dengan beberapa elemen buruh lainnya. Hingga kini, pembahasan itu pun masih berlangsung, sehingga belum bisa dipastikan apakah aksi itu tetap akan dilaksanakan atau tidak. “Sampai saat ini masih terus kami diskusikan. Segera saya kabari jika sudah ada keputusan,” kata Kahar saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan adanya surat telegram rahasia tersebut. Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto.

"Ya benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," kata Argo dalam keterangan tertulisnya.

Kata Argo, surat tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ditengah pandemi Covid-19. Terlebih pemerintah senditi tengah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Argo menyampaikan, dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang.

Namun, di tengah situasi pandemi virus Corona kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat rawan terjadinya penyebaran virus corona lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan.

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," pungkasnya. (red)

No comments