Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

ASPAP Adalah Bukti Kurangnya Keperdulian dan Perlindungan Oknum Pejabat Papua Atas Hak-Hak Pengusaha OAP

Jayapura | suaraburuhnasional.com - Kendati tidak memiliki tanggapan secara umum dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Melalui, Kepala D...




Jayapura | suaraburuhnasional.com - Kendati tidak memiliki tanggapan secara umum dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Melalui, Kepala Dinas. Tidak menyurutkan semangat dari pada seluruh peserta aksi spontan beberapa hari lalu.

Terbukti melalui proses kordinasi sepihak kepada DPRD Provinsi Papua yang sengaja dilakukan oleh perwakilan peserta aksi. Dalam bentuk laporan lisan dan itupun belum mendapat jawaban untuk menjawab persoalan ini. 

Sehingga melalui proses tersebut dijumpailah gagasan untuk membentuk sebuah badan hukum demi mengakomodir sebagian pengusaha Asli Papua yang selalu terkesan di anak tirikan.

Fedrika salah satu yang mewakili pengusaha kontraktor OAP khusus perempuan kepada media ini, Jumat (9/10/2020), secara lantang ikut berbicara tentang latar belakang terbentuknya Asosiasi Pengusaha Asli Papua (ASPAP).

"Hari ini, secara terbuka saya ingin menyampaikan bahwa, kita telah membentuk asosiasi khusus pengusaha OAP dengan nama ASPAP yang dilatar belakangi dari hasil pembicaraan bersama DPRD yang kemudian mereka sampaikan kita tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada asosiasi yang melindungi kita dengan payung hukum, makanya kita siap untuk hal ini, agar kita memiliki payung hukum," jelasnya sambil mengulangi penyampaian DPRD.

Masih seputar Fedrika, ia menambahkan juga jika melihat keadaan yang ada saat setiap kali mereka ke OPD pasti ada penolakan, oleh karena kurangnya anggaran, namun ia berharap ketika dibentuknya asosiasi ini dengan badan hukum yang sah, kedepannya mereka dapat dianggarkan juga.

Setelah itu, selaku Ketua Panitia Terpilih Pastor Valentinus Reba, menjelaskan dari jumlah peserta aksi yang awalnya 252 orang kini makin bertambah menjadi 500 orang yang terdiri dari lima wilayah adat di Tanah Papua. Sehingga kemudian merasa cukup dengan anggota assosiasi yang ada sehingga dalam waktu dekat akan dilakukannya musyawarah besar (Mubes I). (Murni/M.Yasir)

No comments