Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Terkait Gelombang Penolakkan UU Cipta Kerja, PB ALAMP AKSI Sampaikan Pernyataan Sikap

Medan | suaraburuhnasional.com - Mengingat disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin, 05 Oktober 2020. Pengesahan Undang ...

Medan | suaraburuhnasional.com - Mengingat disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin, 05 Oktober 2020. Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. 

Dampak dari penolakan Undang Undang Cipta Kerja tersebut yaitu, terjadinya aksi unjukrasa dengan gelombang massa yang sangat besar, sehingga menimbulkan korban, baik dari pengunjukrasa, mau pun pihak kepolisian. Bahkan tidak sedikit pula fasilitas negara yang rusak bahkan hancur.

Menyikapi hal tersebut, Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB. ALAMP AKSI) mengeluarkan pernyataan sikap yaitu, PB. ALAMP AKSI sangat menyayangkan aksi unjukrasa yang bersifat anarkis, sehingga menimbulkan kerusakan fasilitas negara, bahkan menimbulkan korban. 

Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar tidak terlibat dalam aksi unjukrasa yang anarkis. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar tidak cepat termakan oleh isu hoax. Menghimbau kepada seluruh kader ALAMP AKSI agar secara bersama-sama mempelajari kembali Undang Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, apabila terdapat aturan aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka PB ALAMP AKSI siap untuk memfasilitasi melakukan gugatan ke Mahkamah Agung. 

Apabila isu yang beredar dikalangan masyarakat tentang Undang Undang Cipta Kerja adalah hoax, PB ALAMP AKSI meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap para politikus serta aktor intelektual yang terlibat dalam penyebaran berita bohong/hoax tersebut, karena telah menimbulkan kegaduhan sehingga menyebabkan ketentraman dan kenyaman masyarakat Indonesia terganggu. 

Meminta kepada Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II agar mau menemui massa aksi unjukrasa serta menampung aspirasi pengunjukrasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan akibat rasa bosan yang timbul dari pengunjukrasa. 

Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar segera menangkap seluruh oknum yang memprovokasi aksi unjukrasa damai karena hal ini telah mencoreng wajah demokrasi di Indonesia, sehingga menimbulkan kericuhan dan menimbulkan korban. 

Meminta kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar lebih mengkedepankan tindakan persuasif untuk menangani unjukrasa, serta tidak melakukan tindakan represif kepada para generasi penerus bangsa yang sedang menyampaikan aspirasi.

Terkhusus dengan kondisi di Sumatera Utara, PB ALAMP AKSI menyatakan sikap PB ALAMP AKSI sangat menyayangkan tindakan Gubernur Sumatera Utara yang bepergian untuk melantik Kepala Sekolah SMA/SMK, di saat situasi Sumatera Utara sedang mencekam. 

Gubernur Sumatera Utara selaku pemimpin di Sumatera Utara yang merupakan orang tua dari masyarakat Sumatera Utara, seharusnya hadir ditengah tengah masyarakat Sumatera Utara untuk meredam aksi unjukrasa yang anarkis. III. Ketua DPRD Sumatera Utara seharusnya hadir dan menjumpai pengunjukrasa, untuk menampung aspirasi pengunjukrasa. 

Apabila aspirasi dan informasi yang disampaikan pengunjuk rasa tersebut salah, seharusnya Ketua DPRD Sumatera Utara hadir untuk meluruskannya. Namun sebaliknya, apabila aspirasi yang disampaikan pengunjukrasa memang benar untuk kepentingan masyarakat, seharusnya Ketua DPRD Sumatera Utara mewakili masyarakat Sumatera Utara untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. 

Mendesak Gubernur Sumatera Utara agar segera mengevaluasi kinerja Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, yang diduga telah melakukan pembiaran terkait keterlibatan siswa SMA (sederajat) yang dianggap belum paham tentang Undang Undang Cipta Kerja dalam aksi unjukrasa. 

Meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara karena diduga lalai dan atau melakukan pembiaran atas keterlibatan siswa SMA (sederajat) dalam aksi unjukrasa. 

Adapun pernyataan sikap tersebut dikeluarkan pada, Minggu (11/10/2020), Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB. ALAMP AKSI) yang ditandatangani oleh Eka Armada Danu Saptala, SE Ketua Umum dan Sulaimansyah, SE Sekretaris. (Tim)

No comments