Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Wali Kota Tebing Tinggi Minta Pengusaha Mematuhi Ketentuan UMK

Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com - Wali Kota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM meminta kepada seluruh pengusaha untuk me...




Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com - Wali Kota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM meminta kepada seluruh pengusaha untuk mematuhi ketentuan soal Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2021 yang telah ditetapkan Gubsu sebesar Rp Rp 2.537.875,72, serta memenuhi hak-hak pekerja, diantaranya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Hal itu disampaikan Walikota Tebing Tinggi saat kegiatan Press Release UMK yang digelar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, Ir. Iboy Hutapea di hadapan sejumlah wartawan, Kamis (17/12/2021), di Aula Kantor Disnaker, Jalan Gunung Lauser, Tebingtinggi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, Ir. Iboy Hutapea melaporkan bahwa, Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebing Tinggi tahun 2021 ini berdasarkan Surat Keputusan Gubsu Nomor : 111.44/574/KPTS/2020, tentang penetapan Upah Minimum Kota Tebingtinggi sebesar Rp.2.537.875, 72 merupakan upah terendah dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Selanjutnya Wali Kota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan untuk menjaga kondusifitas Kota Tebing Tinggi. Menurut Wali Kota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan MM, Pemko Tebingtinggi sangat peduli terhadap pekerja dan salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja, hak-hak pekerja yang harus diperhatikan pengusaha agar  memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

Tidak ada kenaikan upah di Kota Tebing Tinggi di karenakan situasi Pandemi Covid-19, karena ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif. Ekonomi tidak tumbuh secara positif. Cukup berat tantangan yang dihadapi Tahun 2021, karena masalah masyarakat yang bepergian dan transaksi berkurang karena adanya pembatasan, sehingga perekonomian tidak ada yang mempengaruhi perekonomian. Di Tebing Tinggi tidak ada PHK, kita merekomendasikan ke Gubsu agar upah tetap, hal ini untuk menjaga kestabilan dan tidak terjadi PHK," jelas Wali Kota.

Situasi Pandemi Covid ini kita mengajak kemandirian masyarakat sektor pangan, dengan menproduksi tanaman pangan, dan digitalisasi UMKM kita, tidak hanya offline tapi online, Pemko mengajak kreatifitas dan inovasi masyarakat terhadap produk-produk unggulan.




Protoko Kesehatan (Prokes) di jaga dalam bekerja, karena kita tidak tahu kapan Covid ini akan berakhir dan terus menjaga kewaspadaan. Dan yang perlu diingat bahwa, UMK ini berlaku untuk 8 jam kerja selama satu hari dengan masa kerja 1 tahun. Walaupun demikian kita nanti akan merembukkan dengan unsur yang ada," kata Wali Kota.

Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, lanjut Wali Kota, ada mekanisme yang diatur didalam perundangan-undangan, yakni melalui LKS Tripartit. Juga di dalam pekerja dan pemberi kerja, untuk menyikapi UMK ini, ada yang tidak sanggup harus adanya prinsip keterbukaan dan transparansi keuangan perusahaan, sehingga bisa diambil kesepakatan bersama," sebut Wali Kota. 

Hadir dalam acara tersebut, Ketua  Apindo  Ir. H .Syafriudi Satrio, Ketua SPSI Ibrahim, Ketua SBSI B.Gultom, didampingi para pengurus masing-masing yang tergabung dalam Depeko dan LKS Tripartit, Kabid Tenaga Kerja Maniar Duma Ulina Silitonga, SE, MM dan Kacab BPJS Tenaga Kerja Sitinjak. (Alfian Haris)

No comments