Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Jubir Pemko Tebing Tinggi : Proses Rencana Pembangunan UINSU Tunggu Tahap Akhir Rekomendasi Persetujuan DPRD

Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com - Proses rencana pembangunan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) antara Pemko Tebing Ting...




Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com - Proses rencana pembangunan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) antara Pemko Tebing Tinggi dan Kementerian Agama (Kemenag) melalui UINSU sudah sampai pada tahap proses menunggu rekomendasi persetujuan  DPRD Kota Tebing Tinggi. Dukungan, semangat dan masukan mengalir sembari menunggu tahap akhir persetujuan DPRD Kota Tebing Tinggi. 

"Terkait hal tindak lanjut UINSU di Tebing Tinggi, Pemko Tebing Tinggi menyampaikan terima kasih atas segala dukungan serta masukan, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan tokoh politik”.

Ungkapan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Dedi P. Siagian S.STP, M.Si kepada awak media, Sabtu (30/1/2021) di Kantor Diskominfo Tebing Tinggi. 

Mengenai tahapan hibah, Jubir Pemko Tebing Tinggi menambahkan bahwa, proses hibah barang milik daerah atau aset terkait hal ini selain melihat kemanfaatannya, proses ini juga sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, diantaranya adalah Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Daerah. "Proses dan tahapan harus mengadopsi regulasi yang ada meskipun bukan kepada komersil, tapi sesama instansi Pemerintah, regulasi harus kita taati," ucapnya. 

Jubir Pemko Tebing Tinggi juga menegaskan bahwa, sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tertulis bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Wali Kota memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan-pengelolaan barang milik daerahnya, karena pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 

"Terkait hibah ini, tentunya diawali dengan adanya usulan pemohon dan termohon, persiapan, pembentukan tim, perencanaan, pencatatan hingga perhitungan dan penilaian aset hibahnya. Setelah itu baru diketahui apakah aset tersebut memerlukan persetujuan DPRD atau tidak. Karena berdasarkan Permendagri tersebut, nilai lebih dari 5 milyar harus persetujuan Kepala Daerah dan DPRD. Jika dibawah 5 milyar, maka persetujuan Kepala Daerah saja dalam hal ini Wali Kota," jelas Dedi P. Siagian, S.STP, M.Si.

Lebih lanjut disampaikan Dedi P. Siagian, S.STP, M.Si, kebijakan ini untuk mendukung Pemerintah, terlebih Pemko Tebingtinggi untuk mewujudkan Visi-Misi Kota Tebing Tinggi meningkatkan kualitas pendidikan membangun kota jasa terlebih lagi pada sektor pendidikan serta impactnya di sektor perekonomian. Sekali lagi, Pemko Tebing Tinggi mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung demi pembangunan di Kota kita," pungkasnya. (Alfian Haris)

No comments