Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Praktisi Hukum Pidana Julheri Sinaga SH Nyatakan Bahwa Police Line yang Dipasang Di Atas Lahan Milik Publik Belawan Tidak Sah

Medan | suaraburunasional.com - Maraknya pemberitaan tentang sengketa lahan antara PT. Sumatra Tobacco Traiding Company atau STTC degan masy...




Medan | suaraburunasional.com - Maraknya pemberitaan tentang sengketa lahan antara PT. Sumatra Tobacco Traiding Company atau STTC degan masyarakat Belawan menyita perhatian praktisi hukum pidana Julheri Sinaga SH, Selasa (12/01/2021).

Wawancara yang dilakukan awak media bersama Julheri Sinaga SH memberikan refleksi hukum terkait persoalan sengketa lahan yang berada di sebelah simpang Buaya Kampung Salam Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. 

Dalam wawancara tersebut praktisi hukum pidana ini menjelaskan bahwa sebelum membahas kepada fasilitas umum kiranya kita harus paham maksud dengan fasilitas umum itu apa, fasilitas umum itu sama dengan artinya adalah fasilitas negara. 

Jika ada seseorang yang ataupun pihak yang mencoba melakukan penguasaan lahan pasum tersebut hal ini bisa diartikan berpotensi perampasan aset Negara itu sama dengan Korupsi,”jelas J. Sinaga SH pada media. 

Saat wartawan meminta pandangan hukumnya terhadap garis polisi yang dipasang di atas lahan milik umum yang dilakukan kepolisian Polda Sumatera Utara, dipandang cacat hukum sebab masih adanya kegiatan yang dilakukan pihak-pihak di atas lahan yang sudah terpasang police line tersebut. 

Ditambahkan Julheri Sinaga SH bahwa khusus dalam hal terjadi suatu tindak pidana, police line memilikiperan penting untuk membantu menjaga status quo tempat kejadian perkara (TKP). Ketika terjadi suatu peristiwa pidana, kasus pembunuhan misalnya, Police Line adalah perlengkapan wajib untuk menjaga agar situasi di TKP tidak berubah itu di atur dalam undang undang. 





Jadi jika benar PT. STTC masih melakukan kegiatan ataupun pekerjaan di atas lahan yang telah di pasang garis polisi maka itu artinya melanggar ketentuan hukum, ini pidana, saya menyarankan jika seperti itu yang terjadi maka LSM maupun kuasa hukum bisa melakukan prapid kepada oknum polisi yang melakukan pemasangan garis polisi ini. 

Sebelum menutup wawancara kami Julheri Sinaga SH berharap pihak kepolisian Polda Sumatra Utara harus netral dan objektif dalam penegakan hukum, sebab ini adalah kepentingan umum tolong kesampingkan kepentingan pribadi,”tandas pengacara senior ini pada media. (Nelson Srg/RZ)

No comments