Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Akibat UMK 2021 Tidak Naik, Gubsu dan Bupati Deli Serdang Digugat Aliansi GEBBER Sumut Rp.58 Miliyar

Medan | suaraburuhnasional.com - Aliansi Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (GEBBER Sumut) secara resmi mengajukan Gugatan Perbuatan M...




Medan | suaraburuhnasional.com - Aliansi Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (GEBBER Sumut) secara resmi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Medan atas keluarnya penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan sama  sekali, dimana penetapan UMK Tersebut telah sah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada bulan November 2020 yang lalu.

"Semalam (Jumat,19/2/2020) lalu, kami 10 SP/SB yang tergabung dalam aliansi GEBBER Sumut sudah resmi mendaftarkan gugatan berupa Perbuatan Melawan Hukum ke PN Medan, yang kita gugat adalah Gubsu, Bupati Deli Serdang dan Menteri Tenaga Kerja. Kita menuntut kerugian anggota kami totalnya kurang lebih Rp. 58 Miliyard Rupiah, sebagai dampak tidak dinaikannya UMK Deli Serdang tahun 2021,"ungkap Willy Agus Utomo SH yang dipercaya sebagai Penasehat Aliansi GEBBER Sumut didampingi Koordinator GEBBER Sumut Muhammad Sahrum, dan 10 pimpinan SP/SB saat menggelar konferensi pers di Medan. Minggu (21/02/20).

Menurut Willy, kebijakan Gubsu dan Bupati Deli Serdang dalam menetapkan upah yang hanya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (SE Menaker) di massa pandemi Copid 19 agar kepala daerah tidak menaikan UMK buruh di Sumut diduga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan yang lebih tinggi tentang penetapan upah, yakni UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 , Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan Permenaker No 15 Tahun 2018 tentang Pengupahan.

"Kenapa SE mengabaikan UU dan PP ?bahkan harunsya penetapan Upah tahun 2021 yang dihitung adalah berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh, karena sesuai aturan ya dalam PP 78 Tahun tentang Pengupahan , KHL ditinjau 5 tahun sekali dan ini waktunya buruh ada peningkatan upah dimana kurun 4 tahun yang lalu upah hanya ditetapkan berdasarkan Inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang kerap menetapkan upah jauh dari harapan kaum buruh," ungkap Willy.

Masih kata Willy, pihaknya sudah melakukan survei di 4 pasar/ pajak besar di daerah padat pemukiman buruh di Kabupaten Deli Serdang, dari ke empat pasar tersebut, rata rata harga atas 64 item komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana Permenaker No. 18 Tahun 2020 Tentang Hidup Layak mengalami kenaikan yang signifikan.

Willy merinci timnya berhasil mendapatkan data Survey di Pasar Percut Sei Tuan didapat KHL sebesar Rp 3.658.163, di Pasar Percut Sei Tuan didapat KHL sebesar Rp 3.658.163 di Pasar Patumbak didapat KHL sebesar Rp 3.568.154 dan Pasar Tanjung Morawa didapat KHL sebesar Rp 3.458.609. Tidak hanya itu pihaknya juga telah mendapat data pendukung lain yakni, Inflasi yang tidak minus dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang mencapai 5,81% untuk tahun 2020, data dari kantor BPS Deli Serdang.

"Bahwa atas survey KHL tersebut, maka didapatlah rata-rata Kebutuhan Hidup Layak di Kab. Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar Rp 3.588.270, sehingga atas hal tersebut dengan hanya ditetapkan upah minimum Kab. Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp 3.188.592, hal tersebut sangat membuat buruh-buruh Kabupaten Deli Serdang jauh dari hidup layak, dan bertengangan dengan tujuan kebijakan pengupahan sebagaimana UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Upah,"tegas Willy.

Lebih lanjut Willy yang juga merupakan Ketua DPW FSPMI Sumut mengatakan, berdasarkan hal tersebut maka seharusnya ada kenaikan UMK Deli Serdang Tahun 2021 naik sebesar 12,5 % atau naik sebesar Rp.3.588.270, dan dari selisih tidak naiknya Upah teresbut maka menuai kerugian bagi anggota dari 10 Elemen SP/SB yang tergabung dalam GEBBER Sumut sebanyak 58 Miliyar Rupiah atas perbuatan penetapan Upah yang di tandatangani Gubsu dan rekomendasi Bupati Deli Serdang.

"Itu yang kita hitung hanya kerugian Anggota kita 10 SP/SB saja bekisar Dua Belas Ribuan Orang, padahal pekerja buruh Deli Serdang itu ada bekisar 800 ribu orang, mungkin mendekati angka Triliun rupiah kerugian buruh Deli Serdang dalam setahun, dan siapakah yang diuntungkan ?, emang pemerintah provinsi dan kabupaten dapat apa?,"sesalnya.

Sementara Muhammad Sahrum Koordinator GEBBER Sumut menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses gugatan perdata ini sampai kemenangan ada di pihak buruh, Ia meminta agar Hakim PN Medan nantinya bersikap Adil dan Jujur dalam menangani perkara yang mereka adukan.

"Kita tetap menjaga Kondusifitas wilayah Deli Serdang dan Sumatera Utara - Kota Medan, dengan belum merencanakan aksi-aksi dari pekerja/buruh mengingat juga pada saat ini wabah Copid 19 belum berakhir, maka jalur hukum ini merupakan sikap dari Pakerja/Buruh yang Bermartabat dalam memperjuangkan kesejahteraannya,"ucap Sahrum.

Dilanjutkan Sahrum Sikap dari Aliansi GEBBER SUMUT yang seperti ini sudah seharusnya mendapatkan apresiasi sekaligus perhatian yang serius dari Gubsu yang waktu kampanyenya memakai moto "Sumut Bermartabat", dapat menunjukkan hati dan pikirannya agar segera merevisi dan menjadikan UMK Deli Serdang tahun 2021 Naik.

Selanjutnya lagi, kata Sahrum,"harapan kami Gubsu jangan pilih kasih, UMK Medan dinaikan beliau, tapi Kab. Deli Serdang dan 27 Kabupaten Kota lain tidak, justru Kabupaten Deli Serdang lebih banyak perusahaan dan jumlah pekerja/buruhnya dibanding Kota Medan," ungkap Sahrum.

Lebih lanjut, Sahrum menyampaikan selain tuntutan kerugian, GEBBER Sumut juga dalam gugatannya sebagai berikut, agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/574/KPTS/2020 tanggal 20 November 2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebesar Rp 3.188.592,42 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.





"Agar menyatakan Upah Minimum Kabupeten Deli Serdang tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.588.270 , sekaligus Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sebesar Rp 3.588.270 (± 12,5 %),"tegas Sahrum.

Sahrum juga mengatakan, ada sebanyak 10 elemen SP SB yang tergabung dalam GEBBER Sumut yang menjadi Penggugat adalah PC.F.SP.PP-SPSI Deli Serdang, Ketua Ady Syah Putra, PC.F.SP.LEM-SPSI Deli Serdang Ketua Isrofi ST, DPC.F.SB.KIKES-K SBSI Deli Serdang, Ketua Hera Yunita Siregar,SH, DPC SBSI 1992 Ketua Ahmad Albar, PC.F.SP.KEP- SPSI Deli Serdang, Ketua Zulfadly HMs SH, PC.F.SP.RTMM- SPSI Deli Serdang, Ketua Kahartono, PC.F.SP.KAHUT- SPSI Deli Serdang Sekretaris Ir. Adiono, KC FSPMI Deli Serdang, Ketua Dedi Heriawan, KGB Peta Sumatera Utara Ketua Purwandi SH, dan DPC.SBSU Deli Serdang, Ketua Muhammad Amrul Sinaga, SH.

Didampingi juga oleh Martin Silitonga selaku Bendahara dan Toni Erickson Silalahi selaku Kordinator Lapangan Aliansi GEBBER SUMUT. Untuk Kepala Divisi Hukum Rohdalahi Subhi Purba, SH, MH dengan Anggota Divisi Hukum, Willy Agus Utomo, SH, Zukrial Syahputra, SH, MH, M. Amrul Sinaga, SH, dan Daniel Marbun, SH. 

"Semoga Gugatan ini menang dan menjadi Yuris Prudensi Hukum bagi kabupaten kota lain di Sumut, untuk itu mohon bantuan doa dari Pekerja/Buruh di Sumut semuanya,"harap Sahrum. (red/rel)

No comments