Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

Belawan Dituding Jadi Barometer Pusat Pukat Trawl

Belawan | suaraburuhnasional.com  - Sesuai dengan Amanat Undang-undang Perikanan No 45 Tahun 2009, larangan keras beroperasinya kapal ikan j...




Belawan | suaraburuhnasional.com  - Sesuai dengan Amanat Undang-undang Perikanan No 45 Tahun 2009, larangan keras beroperasinya kapal ikan jenis alat tangkap trawl biasa disebut dengan pukat harimau dan tidak diberbolehkan lagi melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) yang ditetapkan di Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI No. Per. 01/MEN/2009, namun faktanya di lapangan masih banyak dan masih terus beroperasi, seakan mengabaikan larangan tersebut dan petugas terkait tutup mata, Jumat (19/02/2021).

Hal tersebut diungkapkan oleh nelayan tradisional di perairan Belawan kepada awak media yang lagi viral diberitakan belakangan ini, bahkan kota Belawan dituding sebagai barometernya pusat pukat trawl khususnya di wilayah perairan Selat Malaka," kata A. Pasaribu.

Seperti dilansir dari sumber terpercaya, Pukat Trawl merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif dimana sistem pengoperasiannya hingga kandas menyentuh ke dasar laut sehingga merusak ekosistem di dasar laut akibatnya habitat laut khususnya trumbu karang habis terangkat.

Dimana trawl dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar dilanjutkan dengan menurunkan pukat trawl (Hela), kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan, lalu kedua ujung tali tersebut ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring trawl tersebut terangkat. Trawl menggunakan tali selambar dengan ukuran panjangnya 1.000 meter kanan dan kiri 5.00 meter sehingga sapuan lintasan tali selambar sangat luas.

Selain itu, ukuran jaring ikan trawl dan panjang tali selambar digunakan sesuai dengan ukuran kapal, jika kapal diatas 30 Gros Ton (GT) maka trawl itu sendiri dioperasikan dengan panjang tali selembar 6.000 meter, sehingga luas daerah sapuan lintasan tali selambar mencapai 289 Ha.

Maka ketika dilakukan penarikan jaring atau pukat trawl, menyebabkan pengadukan dasar perairan sehingga dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan serta dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

Pelarangan beroperasinya kapal-kapal pukat trawl ini, disebabkan alat penangkap ikan ini merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini dikarenakan alat tangkap tersebut ditenggarai dapat menyebabkan kerusakan sumber daya Ikan dan lingkungannya.

Disamping itu disebabkan penggunaan alat bantu kapal pukat trawl tersebut, infonya menggunakan sebuah alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, dan seharusnya menggunakan alat jaring ikan ukuran standar yang telah ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu sesuai dengan persyaratan

Selain itu, dengan menggunakan berupa jaring ikan trawl ini, produksi sumberdaya ikan akan semakin menurun, dikarenakan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan (over fishing), dan ini sudah melebihi dari kemampuan populasi ikan untuk meningkatkan perkembangbiakan kembali jumlahnya, sehingga bisa menyebabkan stok ikan berkurang di wilayah pengelolaan perikanan.




Jika ini terus dilakukan akan dapat menyebabkan dampak serius pada wilayah pengelolaan perairan, hal ini bukan hanya menyebabkan kepunahan spesies ikan saja, akan tetapi juga bisa mengancam seluruh spesies hewan laut lainnya yang bergantung pada ikan untuk bertahan hidup.

Untuk itu jika penangkapan ikan terus dilakukan secara berlebihan sifatnya menguras paksa, maka hal ini dapat merusak lingkungan perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Maka, dengan terganggunya rantai makanan di laut otomatis ini juga akan merugikan bagi para nelayan itu sendiri khususnya bagi nelayan tradisonal dengan berkurangnya jumlah populasi ikan yang ada di laut. 

Terpisah, saat dikonfirmasi awak media pada pihak Kesyabandaran Perikanan yang tak mau disebutkan namanya siapa yang mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB) dan Surat Perintah Berlayar beliau mengatakan, kami tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan cobalah cari sendiri, dalam hal ini berarti dinas terkait “tutup mata”, padahal ada pengawas. (Nelson Srg)

No comments