Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


ICMI Muda, DMI dan KAHMI Dukung Bangun UINSU di Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com - Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menerima audiensi dukungan pembangunan Uni...




Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com - Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menerima audiensi dukungan pembangunan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Tebing Tinggi dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Muda (ICMI Muda), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tebing Tinggi, Senin (15/2/2021) di Balai Kota Tebing Tinggi. 

Turut hadir bersama Wali Kota, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono dan Kadis Kominfo diwakili Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Iswan Suhendi. 

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tapi ini semuanya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan biaya murah Pendidikan Tinggi serta menghidupkan ekonomi yang ada di Kota Tebing Tinggi. 

"Saya jelaskan, pertama, awalnya dulu pada jaman Otonomi Daerah (Otda), kita diperkenankan untuk membuka Pendidikan Tinggi, maka muncul dan berjalanlah Akademi Kebidanan. Tapi, tahun 2014 muncul Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan, pendidikan dibagi atas Pendidikan Dasar TK sampai SMP diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tingkat SMA, SMK, SLB diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi urusan Pemerintah Pusat. Maka, muncullah ketentuan 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Akademi Kebidanan (Akbid) itu dibatasi masa operasinya sampai pada tahun 2020, setelah itu Akbid tidak boleh beroperasi," ucap Wali Kota. 

"Kita punya aset dan sayang kalau tidak kita manfaatkan. Kita butuh Pendidikan Tinggi kalau bisa Negeri, maka kita mendatangi Universitas Sumatera Utara, sebagaimana Pendidikan Tinggi di Sumatera Utara. Silahkan pakai kampus kita, di Tebing Tinggi di luar Kampus Utama, Rektor dan Wakil Rektor menerima, mereka sambut dan mereka melakukan kajian. Tiga bulan sesudah kajian, mereka menyatakan tidak mampu membuka di Tebing Tinggi dengan alasan keterbatasan personal dan keterbatasan untuk operasional. Kita datangi Kementerian Kesehatan, kalau bisa dibuatlah Poltekkes di Kota Tebing Tinggi. 

Mereka menyatakan pertama, keterbatasan dana, dalam keadaan kondisi Covid-19 ini tak usah urus Poltekkes, urus kesehatan saja kami sudah kalang kabut. Kita berpikir, siapa saja yang negeri, kita koordinasi dengan Universitas Islam Negeri, tapi yang menentukan Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian kita pergi ke Kemenag, mereka menyatakan oke, tapi mereka minta buat jadi satu sertifikatnya supaya kami bisa membangunnya, maka kita buat letter of intent kepada Kemenag. Kita minta Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), supaya tidak nanti UIN yang dibuka Sekolah Agama, yang di Tebing sudah banyak, FKM oke, kami sepakat. 

Oleh karena itu, dibentuklah tim berapa besar aset yang mau diserahkan, ternyata aset yang mau diserahkan 15 Milyar. Karena aset di atas 5 Milyar, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mendapat persetujuan DPRD. Sebenarnya aset lebih dari 18 Milyar, tapi 3 Milyar mereka tidak terima. Dan sudah diekspos UIN ke DPRD, bukan 1 Fakultas tapi 2 Fakultas, dan menjadi kampus V UIN. Kalau memungkinkan dikembangkan mereka akan mengembangkan Fakultas lain," ujar Wali Kota.






"Mengapa aset ini harus dihibahkan lanjut Wali Kota, karena tak mungkin dibangun UIN kalau tak dihibahkan tanahnya, tak boleh mereka membangun di atas tanah yang bukan milik mereka. Yang penting, Pendidikan Tinggi Negeri ada di Tebing dan bagi masyarakat ekonomi lemah bisa kuliah disitu serta dapat prioritas melalui jalur undangan. Yang membangun UIN adalah Pemerintah Pusat dan pengguna anggarannya UIN, bukan Pemko Tebingtinggi. Oleh karena itu, kalau saya serahkan sama swasta mungkin menjadi perhatian, ada komersil di situ, ini Negara untuk Negara," jelas Wali Kota.
 
"Nanti kalau sudah ada S1 mungkin S2 mereka buka di sini. Itulah yang saya sampaikan. Kalau dibilang aset, Kota Tebingtinggi APBD dari pusat 85 persen, hanya 15 persen yang kita sanggup kelola tiap tahun. Hibah bukan untuk kepentingan swasta, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tapi untuk kepentingan pendidikan, itu yang saya sampaikan," sebut Wali Kota. 

Pada kesempatan itu, ICMI, DMI dan Kahmi setuju dan mendukung penuh akan hal ini, ditandai dengan penyerahan dokumen pernyataan dukungan pembangunan UINSU di Tebing Tinggi. (Alfian Haris)

No comments