Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Ketua Komisi II DPRD Medan Sayangkan Kebijakan Menaker Hentikan BSU

Medan | suaraburuhnasional.com - Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto SH, menyayangkan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang me...

Medan | suaraburuhnasional.com - Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto SH, menyayangkan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menghentikan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pekerja terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Pasalnya para pekerja masih mengharapkan pemerintah melanjutkan program tersebut berlanjut hingga sekarang.

"Memang bantuan yang diterima tidak besar (Rp600 ribu, red), tapi sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kita minta pemerintah pusat tinjau kembali kebijakan ini sampai kondisi ekonomi kita benar-benar pulih," katanya ketika dimintai tanggapan, Selasa (2/2/2021). 

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Butong ini tidak menafikan manfaat BSU tersebut ketika sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebab, bantuan itu menumbuhkan daya beli di tengah ketidak percayaan masyarakat terhadap hasil produksi yang katanya rentan terkontaminasi Virus Corona.

"Banyak dampak dari pandemi Covid-19 ini. Produksi meningkat tapi daya beli menurun karena kecurigaan masyarakat bisa terpapar Corona dari barang yang mereka beli. Ini kan jadi masalah baru bagi pemerintah. Bisa nggak dibayangkan berapa banyak pekerja yang akan kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Makanya bantuan-bantuan seperti BSU atau BLT yang bisa menyelamatkan," ujarnya. 

Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan berharap, pemerintah pusat mengkaji ulang penghentian setiap program-program bantuan yang telah mereka jalankan demi keberlangsungan hidup orang banyak sesuai dengan Sila ke-Lima Pancasila yang bunyinya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Saya percaya, suatu saat nanti kita menjadi bangsa yang besar dan mapan secara ekonomi, pembangunan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan di atas rata-rata," pungkasnya.

Untuk diketahui, Menaker Ida Fauziyah menyebut di tahun ini pemerintah tidak mengalokasikan dana BSU atau BLT dalam APBN 2021. Pihaknya pun masih melihat situasi dan kondisi ekonomi ke depan. Namun, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah juga sudah dan terus melakukan berbagai program. Salah satunya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul agar bisa menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). (PM)

No comments