Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Komisi IV DPRD Medan Kunker ke DKP Kota Medan

Medan | suaraburuhnasional.com - Rombongan, Komisi IV DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Meda...

Medan | suaraburuhnasional.com - Rombongan, Komisi IV DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Jalan TB Simatupang (Pinang Baris), Senin (1/2/2021). 

Dipimpin oleh Ketua komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), bersama anggota diantaranya, Renville Napitupulu (PSI), Edy Eka Suranta S Meliala (Gerindra), David Roni Ganda Sinaga, SE (PDIP), Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti Nasution (PAN), Sukamto (PKS), M.Rizki Nugraha (Golkar), dan Antonius D Tumanggor, S.Sos (NasDem).

Rombongan komisi IV DPRD Kota Medan ini di terima langsung oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M.Husni bersama sekretaris dan staff di ruangan Kepala Dinas. Adapun tujuan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Legislatif ini untuk saling koordinasi dengan DPRD kota Medan, komisi IV terkait program-program kegiatan Dinas yang belum di realisasi pada tahun 2020 dan sudah di realisasi ada tahun 2021.

Pada kunker tersebut, Komisi IV DPRD Kota Medan lebih banyak mempertanyakan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang pengelolaan persampahan dimana, di ketahui Kota Medan masih sangat terbatas tempat penampungan sampah, armada pengangkutan sampah dan petugas pengumpul sampah (Bestari). Komisi IV DPRD Kota Medan ini mengetahui langsung, apa saja program DKP kota Medan di bawah ke pemimpinan M.Husni selaku kepala Dinas, sebab sampai saat ini, masalah sampah masih menjadi hal utama di tengah-tengah masyarakat kota Medan.

Seperti pertanyaan Paul Mei Anton Simanjuntak mengenai, jumlah armada pengangkut sampah milik DKP Kota Medan yang dinilai sudah banyak yang kurang layak dan masih dipergunakan, sementara perawatan yang di anggarkan untuk itu sangatlah besar. Paul menilai apakah tidak sebaiknya DKP Kota Medan membeli saja truk pengangkutan sampah yang baru karena dana perawatan ada sebesar Rp.14 miliar/tahun. " Kalau Rp.14 miliar, sudah lebih baik, DKPKM membeli saja armada pengangkut sampah yang baru setiap tahun," terang Paul. Selain itu, Paul juga mempertanyakan jumlah armada pengangkutan sampah yang masih layak operasional dan yang tidak layak. 

Menjawab pertanyaan Ketua Komisi IV tersebut, Kadis KPKM, Husni menjelaskan bahwa benar sudah banyak armada truk pengangkutan sampah di dinas yang di pimpinnya sudah tua dan perlu perbaikan serta peremajaan.

"Untuk armada pengangkut sampah saat ini total seluruhnya ada 275 armada pengangkutan sampah. Dan selama 3 tahun baru 60 an unit yang diganti. Saat ini masih ada armada pengangkut sampah buatan tahun 2004, 2006, 2008 yang masih jalan. Dengan bentangan luas jalan sepanjang 3000 km, tentunya masih kurang dapat mendukung agar sampah dapat terangkut maksimal," ujar Husni.

Husni juga sembari meminta masukan dan saran dari seluruh komisi IV DPRD Kota Medan untuk dapat melakukan kajian tentang pengolahan sampah dengan mencontohkan kota Surabaya. Menurut Husni, Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini ibarat anak tidak memiliki ayah, sehingga sering tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun pengelolaan sampah.

"Saya berharap, Komisi IV DPRD kota Medan dapat melakukan kajian lembaga untuk memasukkan dinas kebersihan ke Badan Lingkungan Hidup sehingga langsung dapat masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. Sebab, banyak dana nasional untuk pengolahan sampah yang selama ini tidak dapat di salurkan atau pun diberikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan di sebabkan belum ada kejelasan dimana posisi DKPKM ini di lembaga pusat," terang Husni.

Antonius D Tumanggor dan Renville Napitupulu pada kesempatan yang sama kepada Kadis KPKM, mempertanyakan terkait biaya untuk pemakaman di Tempat Pemakaman Umum. Sebab, tidak banyak warga tidak mengetahui perda TPU, sehingga sering masyarakat kendala saat mendengar besarnya biaya yang harus di keluarkan ketika hendak menguburkan sanak keluarga mereka.

"Mohon penjelasan dari pak Kadis, berapa sebenarnya retribusi TPU di kota Medan yang resmi, sebab, kami sendiri pernah membayar tiga juta rupiah untuk biaya pemakaman warga kami. Agar ini menjadi masukan kami dan dapat kami informasikan ke pada konstituen kami masing-masing," terang Renville Napitupu dan Antonius D Tumanggor.

Menjawabnya, Husni kembali menjelaskan, bahwa perda resmi retribusi untuk pemakaman di TPU adalah sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sesuai Perda No.10 Tahun 2012 tentang retribusi. Dan untuk biaya penggalian kubur nya, tambah Husni siapa pun boleh atau negosiasi (kesepakatan).
 
"Jadi tidak ada sampai jutaan. Hanya membayar retribusi Rp.200.000,-. Kalau untuk menggali kubur, itu siapa pun boleh, atau dengan memakai jasa penggali kubur yang harganya juga tergantung negosiasi,"terang mantan Kadis Penda Kota Medan ini lagi.

David Roni Ganda Sinaga pada kesempatan itu meminta agar Kadis Kebersihan dan Pertamanan segera mengambil solusi bagaimana agar permasalahan sampah segera dapat di selesaikan di Kota Medan. David Roni G Sinaga, mengaku sering menerima laporan dari warga di Dapilnya terkait lambatnya petugas kebersihan sampah turun mengangkut sampah, sehingga sampai menumpuk dan berbau. 

"Saya hanya menyarankan, agar Pak Kadis dapat meningkatkan kinerja para anggotanya terutama para petugas kebersihan yang mengangkut sampah, sebab, petugas pengangkut sampah datang hanya 3 kali satu minggu, sementara sampah warga sangat banyak dan sampai menimbulkan bau. Apalagi, pengakuan warga, mereka juga tertib membayar rertibusi sampah, jadi mohon ini menjadi pertimbangan dan segera di laksanakan," ujar Legislatif dari Dapil 4 Kota Medan ini, sembari meminta penambahan tong sampah di tempat-tempat umum di Kota Medan.

Menjawab pertanyaan dari David Roni Ganda Sinaga, Husni mengaku, untuk tenaga Bestari (pengangkut sampah) memang sangat terkendala di armada. Selain itu, lokasi pemungutan sampah warga juga mempenagruhi kinerja petugas kebersihan, dimana harus memasuki gang-gang sempit dan terkadang bisa tidak terangkut.

" Kemungkinan kendalanya di lapangan, petugas kebersihan kekuragan tenaga, sehingga dilakukan penggiliran mengangkut sampah. Apalagi di Gang-Gang sempit yang sulit dilalui, itu kemungkinan penyebab, petugas pengankut sampah bisa datang 3 kali dalam satu minggu. Namun ini akan kita tingkatkan lagi dengan penambahan becak pengangkut sampah, agar sampah dapat di angkut sampai ke lokasi sempit sekalipun. Namun kami juga meminta agar warga tidak membuang sampah sembarangan, dan buanglah sampah di tempat yang tidak terlalu sulit bagi petugas kami untuk mengangkutnya," jelas Husni.

Dari pertemuan tersebut, kembali Husni meminta saran dan masukan dari wakil rakyat di Komisi IV DPRD Kota Medan ini, untuk dapat bersama mencari solusi dalam penanganan pengeloaan persampahan. sehingga ke depan, kota Medan dapat terbebas dari masalah sampah, tidak lagi terminset sebagai salah satu kota terjorok di Indonesia. Acara pun dilanjutkan dengan foto bersama. (PM)

No comments