Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


PKPPR Minta Komisi IV DPRD Medan Buktikan Tuduhan Adanya Lobi-Lobi Dalam Kasus Bangunan Eks Portibi

Medan | suaraburuhnasional.com - Tudingan Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak terkait adanya lobi-lobi dalam kasus bangunan eks Porti...

Medan | suaraburuhnasional.com - Tudingan Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak terkait adanya lobi-lobi dalam kasus bangunan eks Portibi di Jalan Ahmad Yani VII yang diduga tidak memiliki IMB membuat Kepala Bidang Penataan dan Lingkungan Dinas PKPPR Kota Medan, Ashadi Cahyadi berang. Cahyadi meminta Paul Mei membuktikan tuduhannya tersebut.

"Kita tidak terima dibilang ada lobi lobi. Jangan menuduh tanpa tidak bisa dibuktikan,"ucap Cahyadi dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Medan Komisi IV, Kadis Kebudayaan, Satpol PP dan pihak kecamatan serta kelurahan. 

Cahyadi beralasan perubuhan bangunan yang menuai polemik tersebut dikarenakan kemungkinan bangunan secara struktur tidak mendukung lagi. "Pertama bisa saya jelaskan bangunan tersebut milik perorangan, bangunan tersebut kemungkinan secara struktur tidak mendukung lagi,"jelasnya. 

Cahyadi mengatakan, banyak bangunan cagar budaya yang tidak mendapatkan bantuan termasuk bangunan eks Portibi. "Bangunan itu milik pribadi, bangunan tersebut tidak tidak mendapatkan bantuan dari pemko dan bangunan itu juga tidak didaftarkan untuk mendapatkan bantuan, " jelasnya. 

Disampaikannya, ada tiga segmen kawasan cagar budaya di Kota Medan yang pertama kawasan lapangan mereka, Istana Maimun, Masjid Labuhan hingga Belawan. Tak menghiraukan keberatan Cahyadi, Paul Mei mempertanyakan balik lamanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan Eks Portibi yang sudah berdiri tegak. "Sekarang saya mau tanya, kenapa bangunan itu sampai sekarang tak ada IMB, sementara bangunannya sudah berdiri, " tanyanya.  Mendengar pertanyaan tersebut Cahyadi tanpa tak bisa menjelaskan. 

Terkait bangunan tersebut, Anggota DPRD Medan, Daniel Pinem meminta Dinas terkait membongkar Bangunan Tanpa IMB dengan batas waktu dua minggu. "Kita minta bangunan tanpa IMB dibongkar, kami beri waktu dua minggu,"jelasnya. 

Daniel juga mengatakan, akan menyampaikan evaluasi terkait lemahnya pengawasan Dinas terkait terhadap bangunan tersebut. "Kita meminta Wali Kota mengevaluasi lemahnya pengawasan bangunan di Kota Medan,"jelasnya. 

Dalam rapat tersebut, Paul Mei juga menyampaikan kemungkinan DPRD Medan mengambil opsi hak interpelasi terkait masalah ini. "Jika memungkinkan kita akan mengambil langkah hak interpelasi kepada Walikota Medan,"tegasnya. (PM)

No comments