Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Diduga Kutip Uang Sekolah Mandor Kebersihan "Kapan Tamat"

Medan | suaraburuhnasional.com - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan khusus bidang pengelolaan kebersihan diduga menjadi sarang...




Medan | suaraburuhnasional.com - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan khusus bidang pengelolaan kebersihan diduga menjadi sarang pungutan liar (pungli). Pasalnya, mulai dari supir dan pembantu supir (kernet), mandor kebersihan di kelurahan hingga petugas Bestari dan Melati serta becak bestari dipatok uang sekolah alias dikutip dana dengan besaran bervariasi buat setoran ke pejabat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. 

Seperti sopir dan kernet truk pengangkut sampah misalnya, dikutip melalui Kordinator Kecamatan (Korcam) secara perbulan. Sedangkan dana dari mandor di kelurahan dikutip melalui Korlap berinisial Y, dana dari petugas Bestari dan Melati dikutip melalui mandor kelurahan serta petugas becak bestari dikutip di saat mendapatkan becaknya. 

Demikian dikatakan Bungaran Sibarani selaku PHL yang bertugas di Pengawas Operasional Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru kepada awak media ini, Senin (1/3/2021) di Medan menjelaskan jika dirinya selaku korban kedzoliman dan kearoganan pihak Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan Dinas Pertamanan Kota Medan. 

Bungaran menceritakan kronologis pemecatan dirinya, sejak tahun 1997 di saat masih PD Pasar dirinya sudah bekerja sabagai petugas sampah sampai Maret 2021 dengan jabatan terakhir sebagai mandor di Kelurahan Seiputih Dua diangkat pada tahun 2007 beberapa tahun lalu. Mirisnya kata dia, sejak dirinya diangkat jadi mandor di Kelurahan Seiputih Dua, ia terpaksa banting tulang bekerja dan menagih iuran sampah kepada warga sekitar tanpa adanya daftar dan alamat jelas dimana dan atas nama siapa mau dikutip. 

"Yang kita terima dari kantor hanya nama-nama masyarakat serta jumlah dana. Tidak ada dituliskan alamat warga tersebut untuk memudahkan kita menagih. Begitupun kita kejar terus sampai terpenuhi setoran PAD ke Pemko hingga batas waktu Desember tiap tahunnya, " katanya. 

Masih kata dia,  di saat dirinya berusaha menagih dana sampah tersebut membuat dirinya terlambat setor uang sekolah sebesar Rp400.000 perbulan selama tiga bulan dan setelah setoran ke Pemko teratasi, maka dilanjutkan setor uang sekolah ke oknum S tertanggal 6 Januari 2020.

"Namun setelah kusetorkan dana bulanan aku ke oknum S tertanggal 6 Januari 2020 dan beberapa hari berikutnya terbit Surat Perintah Tugas (SPT) pemindahan dirinya ke Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru. Selanjutnya, terhitung tanggal 1/3-2021 terbit lagi surat SPT pemecatan dirinya sebagai PHL Mandor," katanya dengan nada kesal. 

Pungli Ratusan Juta Perbulan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan diduga kumpulkan ratusan juta perbulan dari berupa pungli atau uang sekolah para PHL. Bayangkan saja,”kata Bungaran Sibarani, jumlah PHL Mandor Kelurahan di Kota Medan berkisar 151 orang. Dari jumlah 151 orang mandor tersebut dikutip berpariasi mulai dari Rp400 ribu hingga jutaan rupiah perorang, bahkan pada saat pengangkatan mandor kelurahan diminta setoran hingga puluhan juta rupiah. Beda lagi dari PHL becak bestari, dimana pengadaan becak bestari tersebut ditenderkan melalui pihak ketiga dan didanai APBD pemko Medan. Namun dalam penyerahan terhadap petugas Bestari atau petugas PHL lainnya jika mau dapat becak harus bayar kisaran Rp 1.500.000 - 2,5 jutaan per satu unit becak sampah. 

Selanjutnya, kata dia, PHL Bestari dan Melati yang diperkirankan berjumlah 3.000 orang tidak luput dari kutipan pungli. Namun caranya agak berbeda dengan PHL Mandor di kelurahan, dimana PHL Bestari dan Melati dalam kehadiran kerja dalam sebulan jika yang bersangkutan pernah absen maka dilakukan pengutipan dana berpariasi agar kehadiran kerja nya sebulan tersebut dibuat hadir 100 persen. 

"Namanya manusia bang, ada-ada saja alasan atau rintangan di rumah masing-masing. Jadi rata-rata dalam 28 hari kerja sebulan itu selalu ada yang absen (tidak hadir). Jadi pihak mandor kelurahan saat melaporkan absensi kehadiran mereka ke Dinas oleh mandor dibuat kehadiran 100 persen asal orangnya mau bayar ke mandor. Jadi si mandor yang juga nyetor ke oknum staf dengan ciri-ciri rambut botak di Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu, " katanya lagi. 

Hal sama juga yang dialami supir dan kernet truk sampah,  mereka dikutip dana secara bervariasi dengan alasan setoran para mandor ke pajabat di Dinas. Bungaran Sibarani juga menyampaikan solusi buat pejabat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Medan agar jumlah dana yang dikutip dari wargha retribusi sampah diumumkan di kelurahan masing-masing. 

Hal itu menurut dia adalah cara yang tepat untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan serta agar masyarakat juga tahu berapa sebenarnya retribusi yang akan dibayarkan masyarakat. Bungaran mencontohkan, rata-rata petugas sampah Bestari kutip retribusi sampah dari masyarakat sebesar Rp25.000 sampai ratusan ribu perbulan. Sementara retribusi yang dibayarkan ke kas pemko tidaklah sampai segitu besarnya dari masyarakat rumah tinggal,”katanya. (PM)

No comments