Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Ketua DPRD Medan Harapkan Larangan Mudik Diperjelas Rinciannya

Medan ǀ suaraburuhnasional.com - Ketua DPRD Medan, Hasyim SE berharap adanya larangan mudik yang berlaku di tanggal 6-14 Mei dapat dipatuhi ...

Medan ǀ suaraburuhnasional.com - Ketua DPRD Medan, Hasyim SE berharap adanya larangan mudik yang berlaku di tanggal 6-14 Mei dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut berharap agar Forkominda Sumut yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara bisa memberikan rincian secara luas terkait dengan surat edaran Adendum No 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

” Dalam surat edaran Adendum No 13 Tahun 2021 ini pada poin 14 terdapat yang dikecualikan pengiriman logistik, persalinan, duka cita dan juga kepentingan non mudik. Disini kita berharap agar kepentingan non mudik bisa dijabarkan,”kata Hasyim kepada wartawan.

Sambung, Ketua DPC PDI-Perjuangan Medan tersebut apakah acara pesta bisa diperbolehkan. ” Gubernur Sumatera Utara kiranya bisa menyampaikan juga kepada publik apakah pesta yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan bisa dilaksanakan ,terutama para tamu atau sanak keluarga yang memasuki Kota Medan karena di adendum tersebut disampaikan non mudik,”ucap Hasyim.

Ia mengatakan hal tersebut setelah menerima keluhan masyarakat dan juga pemilik wisma. ”Direntang waktu larangan Mudik tersebut akan ada pesta yang digelar masyarakat beragama Nasrani. Dan ini juga menjawab keresahan para pemilik wisma juga agar jangan sampai merugi akibat adanya pembatalan pemakaian gedung yang berimbas kepada ekonomi yang bisa membuat pengusaha merugi,”kata Hasyim.

Ia mengatakan untuk mudik dari area Membidangro tidak ada larangan, tapi bagaimana dengan pesta. ”Inilah yang harus bisa dijawab stakeholder dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara. Bagaimana pelaksanaan pesta terutama di Kota Medan para tamu yang datang terutama dari wilayah lainnya yang berdekatan dengan ibukota Sumut misalnya Tarutung dan lainya,”ucap Hasyim.

Jika dalam hal ini diperbolehkan dengan melengkapi dokumen dari pemerintah setempat agar membuka ruang dan tidak mempersulit masyarakat. (Halil) 

Tidak ada komentar