Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Proyek Pembangunan Bermasalah, Kades Telaga Tujuh Dituding Tidak Transparan

Deli Serdang ǀ suaraburuhnasional.com – Terkait berbagai proyek pembangunan di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serda...




Deli Serdang ǀ suaraburuhnasional.com – Terkait berbagai proyek pembangunan di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang bermasalah, hal itu diakibatkan tidak transparannya Kepala Desa dalam pengerjaanya.

Dari hasil investigasi awak media ini dan juga informasi yang diperoleh dari narasumber yang enggan dipublikasikan namanya menyebutkan, bahwa Kades Telaga Tujuh Narto sejak tahun 2019 pengerjaan proyek di desa semuanya bermasalah.

Seperti dipaparkan narasumber, pada proyek rabat beton di Dusun III diduga belanja ke panglong ditangani langsung oleh kades dan bahannya tidak sesuai dengan RAB, berikutnya proyek pencucian paret di Dusun III dan IV, untuk di Dusun IV sebelum dikerjakan dana sudah ditarik terlebih dahulu, dikerjakan dalam waktu satu hari saja, sementara di Dusun III dikerjakan tiga hari, namun dalam SPJ dibuat lebih harinya, belum dikerjakan dana sudah ditarik oleh TPK.

Kemudian maslah proyek paving blok di Dusun IV, belanja barang kades bukan bendahara dan pekerjaan diborong kades dengan memperkerjakan orang dai luar Desa Telaga Tujuh, lalu proyek drainase  di Dusun VI, seharusnya yang dikerjakan tahap dua, namun yang dikerjakan malah tahap pertama, bahan juga tidak sesuai RAB termasuk semen dan jumlahnya.






Selanjutnya pembangunan Pos RK/Siskamling yang tidak ada dalam RPJM Desa, juga tidak sesuai anggaran diduga ada penyelewengan anggaran, lalu pembelian alat olah raga berupa tenis meja yang diduga biaya pembeliannya terlalu mahal, masalah pembangunan kantor desa yang tenaga kerjanya berasal dari luar desa, upah harian yang tidak sesuai RAB.

Belum lagi masalah BUMDes yang modalnya dipinjam oleh kades senilai 15 juta dan mengenai keuntungan dari BUMDes dalam beberapa tahun ini diduga ditilep oleh kades dan juga tidak pernah dimusyawarahkan sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui keuntunganya. 

Ironisnya saat berbagai permasalahan tersebut dikomfirmasi awak media ini melalui selular kepada Kades Telaga Tujuh, Minggu (23/5/2021) sekira pukul 10.00 Wib, kades malah menantang sepertinya merasa “kebal hukum”. (red) 

Tidak ada komentar