Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


Tim Komisi Amdal Dirjen Planalogi KLHK Terima Revisi Amdal PT DPM, Catatan Perbaikan Selama 30 Hari

    Dairi ǀ suaraburuhnasional.com - Demonstrasi tolak adendum Amdal PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dilakukan oleh masyarakat yang mengatas...



   
Dairi ǀ suaraburuhnasional.com - Demonstrasi tolak adendum Amdal PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan PHU Marga Sambo, dan perwakilan marga Maha dan Boang Manalu, serta organisasi mahasiswa dan LBH SIKAP di depan Hotel Beristera Dairi, Kamis (27/5/2021). 

Sidang Komisi Amdal, Dirjen Planalogi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Planalogi KLHK) tentang revisi kajian analisa mengenai dampak lingkungan dari PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dilaksanakan secara daring dari Jakarta dan Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah berakhir malam tadi, pukul 20.00 WIB, Kamis (27/5/2021) berlangsung di Hotel Beristera Dairi, Jl. Medan-Sidikalang, Kecamatan Sitinjo. 

Acara sidang daring dimulai pukul 09.30 WIB dan berlangsung tertutup, ketat dengan protokol kesehatan. Peserta yang ikut dalam acara itu harus menunjukkan surat undangan dan hasil tes bebas Covid-19. Awak mediapun tidak diperbolehkan masuk ruang sidang.

Disaat sidang daring baru dimulai, sekelompok masyarakat melakukan aksi demontrasi. Mereka mengatasnamakan diri dari Forum masyarakat Tolak Tambang PT DPM, pemangku hak ulayat marga Maha, Boang Manalu, dan Sambo, LBH SIKAP, Komunitas Gerakan Mahasiswa serta Pemuda Dairi.

Polisi, TNI dan Satpol PP mengamankan lokasi sidang dengan pengawalan ketat. Polisi bertindak profesional dan tegas. Polisi meminta kepada pendemo agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum. Bahkan polisi mengatakan jika ada melanggar aturan hukum, maka aka akan ditindak tegas, sebab ini adalah acara kenegaraan.

Staf dan karyawan PT DPM bersiap berbaris di Hotel Beristera Sitinjo saat berlangsung aksi tolak tambang PT DPM dalam Sidang Komisi Amdal KLHK. Aksi forum tolak tambang itu tidak mempengaruhi Tim Komisi Amdal KLHK. Komisi Amdal menyatakan menerima hasil kajian Revisi Amdal PT DPM walau catatan beberapa perbaikan yang harus segera dilakukan atas masukan-masukan selama sidang itu. 

Sekretaris Kabupaten Dairi, Leonardus Sihotang hadir mengikuti sidang daring dan beberapa Kepala OPD Pemkab Dairiserta beberapa  perwakilan masyarakat dan Staf PT DPM. "Kajian sudah diterima, namum masih ada yang harus diperbaiki atau disempurnakan sesuai masukan-masukan dalam pertemuan tadi," ujar Leonardus menjawab , usai sidang berlangsung, Kamis (27/5/2021).

Leonardus menambahkan, KLHK memberikan waktu 30 hari paling lama kepada PT DPM untuk memperbaiki dokumen dan setelah itu rekomendasi akan diberikan. "PT DPM diberi waktu 30 hari untuk menyerahkan perbaikannya kepada Komisi Amdal. Biasanya setelah itu baru komisi mengeluarkan rekomendasi," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Manager CSR PT DPM, Budianto Situmorang membenarkan bahwa Adendum Amdal PT DPM dalam sidterbuka itu telah diterima Tim Komisi Amdal KLHK. "Sudah Bang, hasilnya revisi Amdal sudah diterima KLHK dan KLHK tidak menerim gugatan forum tolak tambang. Tinggal beres-bereslah dan melengkapi perbaikan. Terimakasih atas doa-doanya," ujar Budianto.
 
Pendemo meminta kepada polisi untuk diberikan akses masuk mengikuti sidang daring, namum akhirnya tidak diperkenankan karena alasan wajib tes Covid-19 dan menunjukkan undangan dari KLHK.




Untuk diketahui, PT DPM merupakan proyek pertambangan seng yang terletak di daerah Sopokomil di Kabupaten Dairi. Selain menambang bijih seng sulfida (Zn), DPM juga akan menambang bijih timbal, yakni galena yang merupakan bentukan mineral dari timbal sulfida (Pb), serta perak (Ag).

Perusahaan akan melakukan penambangan seluas 53 hektar yang berada di kawasan hutan lindung register 66 Batu Ardan di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. 

Perusahaan telah merampungkan tahap eksplorasinya hingga mendapat izin usaha produksi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2017 lalu di daerah prospek anjing hitam (blackdog).

PT DPM telah hadir di Kabupaten Dairi sejak tahun 1998 dan melakukan penyelidikan umum setelah mengantongi kontrak karya Nomor B.53.Pres/1/1998 tertanggal 19 Januari 1998 yang ditandatangani Presiden RI ke-2, Soeharto. Dengan dimulainya operasional PT DPM kita yakin perekonomian Dairi meningkat, karena lapangan kerja semakin terbuka,”ujar AS warga Sidikalang. (Clara)

Tidak ada komentar