Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

Breaking News

latest

 


TPL Langgar Hukum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

Toba ǀ suaraburuhnasional.com - Adapun tujuan dari upaya  perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam pasal 3 UU No...




Toba ǀ suaraburuhnasional.com - Adapun tujuan dari upaya  perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 32 tahun 2009, yakni melindungi wilayah NKRI dari pencemaran lingkungan hidup. Dan menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. 

Seharusnya pemerintah harus berperan aktif untuk menjaga dan melindungi masyarakat di daerah lokasi pabrik yang berdekatan langsung kepemukiman warga setempat. Upaya perencanaan, pemanfaatan. Pengendalian dan pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum Seperti pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2009  membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Belum lama ini, Ketua LBH Pers Indonesia Kabupaten Toba pernah menyampaikan kepada Kementerian LHK di Provinsi Sumatera Utara dan juga Kementerian LHK dari pusat, bahwa hasil rapat kesepakatan waktu rapat di kantor Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir,  supaya keberadaan pabrik yang berada di wilayah berdekatan pemukiman warga setempat harus bebas benar benar dari segala pencemaran lingkungan apapun,”pungkasnya.

Beberapa kali Ketua LBH Pers Indonesia Kabupaten Toba mencermati bahwa sesuai ikatan perjanjian waktu dalam rapat di kantor Balai Lingkungan Hidup di Kabupaten Toba Samosir Balige, yang dihadiri oleh dari Dirjen PSLH dan Kepala Bidang Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup beserta dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dari Provinsi Sumatera Utara, dan juga dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mintar Manurung beserta Asisten II yaitu Junpiter Silalahi yang mewakili Bupati Toba Samosir bersama warga penduduk setempat dari dua desa yaitu Desa Tangga Batu I Sosorladang dan juga Pangombusan dari Dusun Lumban Manurung Kecamatan Parmaksian.






Saat itu ada surat perjanjian kesepakatan bersama antara pihak perusahaan PT Toba Pulp Lestari dan warga masyarakat Dusun Lumban Manurung, Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian di hadapan pemerintah daerah bersama dirjen PSLH/ LHK dan Kementerian Gakkum LHK dari Pusat.

Sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 seharusnya perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dari Kementerian Gakkum LHK/Dirjen PSLH bersama pemerintah daerah di hadapan masyarakat Toba Samosir. Akan tetapi ditinjau sesuai data bestek yang kami pegang saat ini. Bahwa PT Toba Pulp Lestari, Tbk masih juga tidak taat aturan yang telah disampaikan oleh Dirjen PSLH dan Kementerian Gakkum LHK dari pusat selaku Kepala Bidang Penanganan Lingkungan Hidup dan Penanganan Limbah B3 dari pusat. (Octa)

Tidak ada komentar