Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Belum Ada Kejelasan Soal PT Starindo Prima yang Hampir 8 Tahun Lamanya, PC F SP KAHUT-KSPSI Kab. Deli Serdang Surati Disnaker Sumut

Deli Serdang | suaraburuhnasional.com – Karena belum adanya kejelasan, PC F SP KAHUT-KSPSI Kabupaten Deli Serdang melayangkan surat soal kas...




Deli Serdang | suaraburuhnasional.com – Karena belum adanya kejelasan, PC F SP KAHUT-KSPSI Kabupaten Deli Serdang melayangkan surat soal kasus buruh di PT. Starindo Prima pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara H. Burhanuddin Siagian, SH, M.Si.

Demikian disampaikan Ketua PC F SP KAHUT-KSPSI Kabupaten Deli Serdang Muhammad Sahrum secara khusus pada redaksi Media Online suaraburuhnasional.com, Kamis (22/7/2021).

Sahrum menjelaskan, bahwa surat bernomor 362/HIP/PC.F.SP.KAHUT/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 dengan hal mohon bantuan serta perhatiannya untuk proses kasus di PT. Starindo Prima yang kasusnya sudah hampir 8 tahun lamanya.

Secara tegas Sahrum menyatakan, bahwa langkah menyurati Kadisnaker Sumut tersebut diambil setelah beberapa kali menanyakan melalui pesan whatshap tapi belum ada jawaban yang memuaskan khususnya bagi angggota.

Lebih lanjut dikatakan Sahrum, bahwa dalam surat tersebut pihaknya secara jelas memaparkan adanya pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan RI DR Hj Ida Fauziyah M.Si saat berkunjung ke Medan bahwa kasus PT Starindo Prima ditangani dulu Dinas Tenaga Kerja Sumut.

Yang ironisnya menurut Sahrum, bahwa pihak saat dipanggil telah menyerahkan bukti surat penjelasan hasil gelar perkara yang artinya ada gelar perkara, dan saat dirinya menjadi Sekretaris “May Day” di Tahun 2021 ini, Kadis juga berjanji akan memproses dan menyelesaikan kasus PT Starindo Prima tersebut usai Hari Raya Idul Fitri 1442 H, padahal sudah 5 bulan lamanya setelah pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Dalam surat tersebut juga Sahrum meminta kepada Kadis Tenaga Kerja Sumut, agar membatalkan hasil keputusan gelar perkara yang cacat hukum itu, memproses ulang semua kasus pelanggaran hak-hak normatif di PT. Starindo Prima, dan menindak tegas petugas Dinas Tenaga Kerja Sumut yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.




Disamping itu juga Sahrum mengharapkan juga kepada Kadis Tenaga Kerja Sumut H. Burhanuddin Siagian, SH, M.Si agar memberikan petunjuk serta arahan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak-hak normatif di PT Starindo Prima yang sudah 8 tahun lama ini. 

Sahrum juga menyatakan, pihaknya siap memberikan data-data yang lengkap tentang pelanggaran kasus hak-hak normatif di PT. Starindo Prima, termasuk data-data dari Dinas Tenaga Kerja Sumut, dan suratnya tersebut juga disampaikan seputar informasi terbaru tentang kasus di PT. Starindo Prima.

Di akhirnya penyampaiannya Sahrum mengungkapkan, bahwa surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kapolri, Kapolda Sumut, Gubernur Sumut, Ketua Umum DPP Konfederasi SPSI, Ketua Umum PP F SP KAHUT-KSPSI, Ketua DPD Konfederasi SPSI Sumut, Ketua PD F SP KAHUT-KSPSI Sumut. (red)

Tidak ada komentar