Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Mulai Besok Polres Pelabuhan Belawan Akan Terapkan PPKM Darurat

Belawan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah telah memutuskan dan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) D...




Belawan | suaraburuhnasional.com - Pemerintah telah memutuskan dan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali, pada Jumat (9/7) secara virtual dan pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang.

Menindak lanjuti hal tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dr Mhd R Dayan SH MH menginstruksikan Kasatlantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP Pittor Gultom SH agar melakukan penyekatan di tiga lokasi yang sudah ditetapkan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Minggu siang (11/7/2021).

Adapun ruas jalan yang mengalami penyekatan antara lain, lokasi yang pertama terletak di Jalan KLYos Sudarso Kel.Tanjung Mulia tepatnya di depan Rumah Sakit Martha Friska. Lalu lokasi yang kedua di Jalan Krakatau Kel. Tanjung Mulia tepatnya di depan pintu keluar Tol Tanjung Mulia dan lokasi yang ketiga di Jalan Kapten Sumarsono, Simpang Jalan Veteran tepatnya di depan KFC.

Saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp Kapolres Pelabuhan Belabuhan Belawan AKBP Dr.Mhd. Rahmani Dayan, SH MH melalui Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan AKP Syarial Efendi SH menyampaikan Ketentuan Pembatasan Kegiatan yang berlaku adalah, 1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja. Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH). 

2. Kegiatan Belajar Mengajar, kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online. 3. Kegiatan Sektor Esensial, termasuk sektor esensial adalah kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan pada sektor, a. Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen work from office (WFO). b. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. c. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. d. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen; dan e. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

4. Kegiatan makan/minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya diperbolehkan menerima layanan pesan-antar (delivery)/dibawa pulang (takeaway) dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mal. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

6. Kegiatan Kontruksi, kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. 7. Kegiatan Ibadah. Kegiatan di tempat ibadah termasuk masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. 8. Kegiatan di area publik. Kegiatan di area publik termasuk fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, serta area publik lainnya ditutup sementara. 

9. Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan. kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan: a. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara; dan b. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

10. Rapat, Seminar, dan Pertemuan Luring Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan menimbulkan kerumunan. 11. Transportasi Umum. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi. Ketentuan untuk transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

12. Pengaturan Lainnya. a. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan sekaligus Intruksi Kapolres Pelabuhan Belawan akan diterapkan secara Humanis," pungkasnya. (Nelson Srg)

Tidak ada komentar