Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

TPL Licik dengan Kadis Lindup Toba

Balige | suaraburuhnasional.com - Kepala Dinas Lindup Kabupaten Toba, Mintar Manurung angkat bicara tentang kebenaran dirinya yang disampaik...




Balige | suaraburuhnasional.com - Kepala Dinas Lindup Kabupaten Toba, Mintar Manurung angkat bicara tentang kebenaran dirinya yang disampaikan melalui media, bahwa Mintar Manurung mengatakan untuk pembangunan Landfel limbah B3 yang berada di lokasi timbangan PT TPL  disebutnya sudah lengkap ijinnya,”ujar Mintar Manurung.

Sementara itu, Rudi Napitupulu selaku masyarakat setempat yang tinggal berada dilokasi timbangan PT TPL di Kecamatan Parmaksian, merasa keberatan akibat perusahaan PT TPL ingin membodoh bodohi masyarakat yang tinggal di daerah terdekat tempat limbah B3 TPL,”ujar Rudi Napitupulu baru-baru ini. 

Bahkan sesuai hasil rapat di kantor Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Mei tahun 2019, ada tuntutan masyarakat yang keberatan pada waktu itu, akan tetapi sampai saat ini hanya satu yang terelesasi  yaitu tentang bantuan air dan itupun masyarakat akhir akhir ini juga harus membayar Rp.30 ribu/KK,”ucap Rudi Napitupulu.

Hal ini juga disampaikan oleh ketua tim investigasi LBH Pers Indonesia Sumatera Utara, Octavianus Lumban Tobing dengan tegas mengatakan, sesuai yang   disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, asal bunyi tidak tau dengan apa yang sudah terjadi yang sebrbarnya,”ujar Octavianus.

Karena surat ijin tentang pembangunan Landfel Limbah B3 milik PT TPL pada tahun 2015 yang telah dikeluarkan oleh dari kementerian LHK ada kesalahan didata dokumen AMDAL sejak awalnya surat dikeluarkannya dari Kementerian LHK tersebut.

Sebab pada tahun 2016 terjadilah pembangunan Landfel limbah B3 yang berada dilokasi timbangan PT TPL yang berada di Desa Pangombusan bukan berada di Desa Tangga Batu I Sosorladang yang berada di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. 

Justru sampai saat ini masyarakat setempat bertanya - tanya kenapa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba selalu ada maksud tujuan yang keras dan merasa membenarkan diri tentang pernyataan dirinya yang telah diucapkan melalui media online.

Padahal dari awal saja pihak perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terlebih dahulu tanpa ada berkoordinasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan yang berada dilokasi timbangan PT TPL terletak di dua desa di Kecamatan Parmaksian.

Sementara hasil rapat pada bulan Mei tahun 2019 pada waktu rapat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba di Balige, hadir di tengah tengah rapat tersebut diantaranya dari pejabat Kementerian LHK dan Dirjen PSLH beserta dari Pemkab Toba, dan Pemprov Sumatera Utara bagian Dinas Lingkungan Hidup, dan turut hadir Juga dari pihak Humas perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan juga masyarakat yang keberatan hadir pada waktu itu.






Dalam hasil rapat tersebut pada waktu di kantor Dinas Lingkungan Hidup, sudah jelas - jelas ada kesepakatan bersama dikedua belah pihak antara pihak masyarakat yang keberatan yang berada di Dusun Lumban Manurung dikecamatan parmaksian dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di hadapan para pejabat di Kementerian LHK bersama Dirjen PSLH  turut juga dari pemkab toba agar supaya bisa selesainya masalah masalah pada waktu itu. 
 
Padahal sesuai prosedur di peraturan diundang undang tentang Lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009, tentang pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemerintah daerah dan pusat harus wajib melindungi masyarakat setempat yang terkena dampak lingkungan akibat adanya Landfel limbah B3 di daerah terdekat pemukiman warga setempat di lokasi timbangan TPL.

Sampai saat ini masyarakat setempat telah melaporkan kembali kepada balai Kementerian Gakkum LHK di wilayah Sumatera dan juga Kementerian LHK di pusat, sejak surat laporan pengaduan masyarakat setempat  pada tahun 2020 dan sampai pada tanggal 03 Juni tahun 2021, sampai sekarang ini laporan pengaduan masyarakat tersebut belum ada tindakkan dari pada petugas Kementerian Gakkum LHK di wilayah Sumatera dan dipusat bagi perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sekarang ini masyarakat yang terkena dampak lingkungan yang berada di lokasi timbangan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di Kecamatan Parmaksian hanya cukup bersabar dan berharap kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri RI/KHLK supaya mendengar dan menerima keluhan aspirasi masyarakat bangsa Indonesia sekarang ini merasa keberatan adanya permainan spekulasi antar perusahaan dengan para pejabat Kementerian LHK dan Pemkab setempat. (Octa)

Tidak ada komentar