BerandaPerburuhanHampir 8 Tahun Kasus di PT. Starindo Prima Tak Juga Selesai, PC...

Hampir 8 Tahun Kasus di PT. Starindo Prima Tak Juga Selesai, PC F SP KAHUT – KSPSI Kab. Deli Serdang Kembali Surati Kadisnaker Prov. Sumut

- Advertisement -

 

Deli Serdang | suaraburuhnasional.com – PC F SP KAHUT – KSPSI Kab. Deli Serdang kembali surati Kadisnaker Provinsi Sumatera Utara, pasalnya setelah dua bulan sejak pertemuan dengan Kadisnaker pada 26 Juli 2021 lalu, hingga kini masih belum ada titik terang penyelesaian kasus buruh di PT. Starindo Prima.

Demikian disampaikan Muhammad Sahrum Ketua PC F SP KAHUT – KSPSI Kab. Deli Serdang secara khusus ke redaksi media online suaraburuhnasional.com, Selasa (5/10/2021), bahwa hampir 8 tahun kasus ini bergulir sepertinya hanya berjalan di tempat tanpa ada kepastian kapan akan diselesaikan oleh Kadisnaker Provinsi Sumut H Baharuddin Siagian, SH.

Sahrum mengungkapkan, bahwa pihak dalam pertemuan tersebut, Kadisnaker sudah memunculkan dua opsi yaitu gelar perkara selaku pelapor tidak dilibatkan akan dibuat lagi gelar perkara dan dapat menerima tawaran dari PT. Starindo Prima kepada delapan orang pekerja/buruh dibayar hak-haknya.

Selaku Ketua PC F SP KAHUT – KSPSI Kab. Deli Serdang pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa pihaknya menerima usulan tersebut namun diminta Kadisnaker memberikan tindakan tegas kepada oknum dari Staff Disnaker yang nyata-nyata tidak menjalankan tupoksinya.

Nantinya di dalam gelar perkara harus diberikan dan dibicarakan kembali yaitu, tanda terima uang/kwitansi dari 191 orang pekerja/buruh, agar nota dan pelaksanaan nota yang dibuat dan ditetapkan oleh Disnakertrans Sumut juga dibicarakan.

Termasuk juga harus dibicarakan di dalam gelar perkara adalah berkaitan dengan unsur pengurus PUK F SP KAHUT-KSPSI PT Starindo Prima yang ketika berjuang dimutasi dari jabatannya dan tunjangan jabatanya sengaja dihilangkan, sekaligus berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR) sejak 2012 – 2013.

Sementara itu terkait tawaran PT Starindo Prima kepada 8 atau 9 orang pekerja/buruh, diminta Kadisnaker mempertanyakan hak-hak apa saja yang akan dibayar perusahaan, dikarenakan ada kekurangan upah, kekekurangan upah lembur, serta hak pesangon dari PHK sepihak perusahaan maupun hak-hak lainnya.

Sahrum juga mengingatkan Kadisnaker, bahwa sebelumnya saat pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja pada 30 Januari 2021 lalu di BBPL Medan, Kadisnaker bersedia menyelesaikan kasus di PT Starindo Prima, namun faktanya hingga hampir 8 tahun masih juga belum ada penyelesaianya.

Untuk itulah Sahrum menegaskan mengapa pihaknya kembali menyurati Kadisnaker, karena sudah 8 bulan bulan kasus tersebut ditangannya namun belum juga selesai, pihaknya juga menembuskan surat dengan nomor : 366/HIP/PC.F.SP.KAHUT/IX/2021 tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Kapolri, Kapolda Sumut, Gubernur Sumut, Ketum DPP KSPSI, Ketum PP F SP KAHUT-KSPSI, Ketua DPD KSPSI, Ketua PD F SP KAHUT-KSPSI. (red)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here