Langkat | suaraburuhnasional.com – Pemerintah pusat membuat program untuk mengatasi krisis air bersih bagi masyarakat di daerah yang sulit untuk mendapatkan sumber mata air, karena air adalah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup untuk kelangsungan kehidupan manusia.
Salah satu wujud kepedulian pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas terkait adalah dengan pembangunan bantuan pemerintah sumur bor untuk masyarakat, khusunya di Desa Halaban Kecamatan Besitang, Dusun 2 Paluh Pasir, namun ironiasnya amat sangat disayangkan dikarenakan peruntukannya diduga tidak tepat sasaran. Rabu (1/12/2021).
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM DPD GAPOTSU (Gabungan Pemerhati Orang Tertindas Sumatra bagian Utara) Kabupaten Langkat, Jhonson Malau mengatakan, bahwa kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Langkat, khususnya di pedesaan yang sangat sulit bisa medapatkan sumber mata air. “Namun amat sangat disayangkan pembangunan sumur bor ini diduga tidak tepat sasaran dikarenakan masing-masing Kepala Keluarga sudah memiliki sumur bor yang sumber tidak diragukan lagi khususnya di masa kemarau panjang,”tegasnya.
Lanjutnya, pembangunan sumur bor tersbut dari Anggaran Pemerintah, melalui program Spam Pedesaan Padat Karya dengan Anggran Biaya Rp 350.000.000.(tiga ratus lima juta rupiah). Menurutnya pembangunan proyek sumur bor ini yang nilainya ratusan juta dikhwartirkan akan terbengkalai alias mangkrak dan tidak berfungsi dengan maksimal, disebabkan biaya operasional, biaya listrik, biaya perawatan pipa air dan lain-lain. Apalagi masyarakat yang berjumlah sebanyak 45 Kepala Keluarga di sekitar itu masing-masing sudah memiliki sumur bor yang sumber mata airnya baik untuk dikonsumsi.
Ditambahkannya, jika mengingat di tahun 2010 pembangunan bantuan pemerintah pembuatan sumur bor di Dusun 2 Paluh Pasir yang bernilai ratusan juta rupiah malah terbengkalai tidak berfungsi lagi yang fisiknya tidak ada lagi, begitu juga bantuan pemerintah untuk pembuatan sumur bor di Dusun 19 Paluh Kompeni Desa Halaban, Kecamatan Besitang juga tidak maksimal dan diklaim milik pribadi, itulah masih banyak lagi pembangunan bantuan pemerintah sumur bor yang tidak berfungsi di Desa Halaban.
Untuk itu sangat disayangkan kepada pemerintah dinas terkait atas kurangnya fungsi pengawasan juga perhatian pemerintah terhadap bantuan pemerintah pembangunan sumur bor, sehingga dampaknya negara harus dirugikan ratusan jua rupiah, karena pembangunan yang diduga salah sasaran.
Hasil konfirmasi awak media dengan salah satu warga Dusun 2 Paluh Pasir yang namanya tidak mau dipublikasikan namanya mengatakan, sebenarnya kami tidak setuju dengan adanya bantuan sumur bor, pasalnya semua warga sekitar ini sudah masing-masing sudah memiliki sumur bor, jadi untuk apa lagi, kami pun heran, kok ada bantuan ini, mengenai kutipan KTP, dalam keadaan terpaksa memberinya supaya proyek ini terlaksana. Sembari menambahka bahwa yang penting di daerah kami adalah bantuan infranstruktur pengerasan jalan dan bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap ikan, itu yang perlu diperhatikan pemerintah. Tegas warga.
Sementara itu, pengurus proyek pembangunan bantuan pemerintah pembuatan sumur Bor berinsial IHM saat dikonfirmasi Rabu (1/12/2021) melalui telepon 0823509XXXX mengatakan, bahwa proyek sudah sesuai prosedur dengan anggaran biaya Rp 350 juta dari bantuan pemerintah Program Spam Pedesaan Padat Karya akan memberdayakan pasokan debit air untuk 71 Kepala Keluarga dengan kedalam sumur bor 80 meter di bawah permukaan air, pipa selang air di depan rumah warga sepanjang 700 meter.
Di tempat terpisah Kepala Desa Halaban Tamaruddin, S.Ag yang dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya tidak bisa dijumpai, dikonfirmasi via telepon 0852103XXXX tidak diangkat sehingga berita ini di naik ke redaksi. (Tim)
