Jabar | suaraburuhnasional.com – Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah menelan banyak korban para pencari kerja Warga Negara Indonesia (WNI) di sejumlah negara kian memanas jadi sorotan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, tak terkecuali penegak hukum dan para pemerhati Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sehingga tak heran segala bentuk upaya pencegahan atau penggagalan TPPO kerap dilangsungkan pada sejumlah titik, guna mencegah atau menindak para pelaku serta pihak lain yang diduga turut terlibat didalamnya, namun tidak berarti serta merta menggugurkan semangat kejahatan para sindikat dalam memperdagangkan orang ke sejumlah agen di berbagai negara.
Menurut sejumlah sumber suaraburuhsasional.com, pengiriman calon TKI non prosedural ke sejumlah negara yang berbau perdagangan orang terindikasi masih mulus, baik seperti ketika proses pembuatan paspor, medical cek up, hingga titik akhir proses penerbangan calon TKI di bandara.
Karenanya tak sedikit pihak yang menduga ada oknum rakus di tubuh Imigrasi maupun klinik penerbit surat bukti medical cek up, seperti dari klinik di bilangan Kecamatan Cilaku, Jl. KH Abdullah bin Nuh, Jl. Ir. H Djuanda dan Jl. Rd. Aria Wiratanudatar Kabupaten Cianjur-Jawa Barat, karenanya klinik dimaksud diduga tidak sesuai ketentuan regulasi SK deputi bidang penempatan BNP2TKI no : KEP.190/PEN/XII/2018.
Sumber menambahkan, tidak sedikit sponsor kelas bawah gulung tikar lantaran merasa cemas dan khawatir dengan giat yang kerap digelar aparat, namun tidak demikian bagi sindikat juga sponsor peliharaan para oknum PJTKI malah semakin eksis memproses paspor dan medical ditengah sponsor kelas bawah yang jadi saingannya gulung tikar alias tumbang. Sehingga tak ayal menuai tanya sejumlah kalangan, ada komunikasi bentuk apa antara mereka dengan aparat juga para pemerhati TKI.
Terkait tersiar kabar cara mudah memperoleh paspor dari Imigrasi bagi calon TKI yang didampingi salah seorang pihak yang ditunjuk oleh sponsor maupun oknum PJTKI, Euis Mulyati salah seorang TKI asal Bojongpicung Kabupaten Cianjur, menuturkan, sewaktu proses pembuatan paspor disalah satu Imigrasi, Euis tidak diwawancarai di ruangan Imigrasi, melainkan hanya berbincang-bincang dengan oknum petugas di dalam mobil yang terparkir di halaman kantor Imigrasi.
Kasus perdagangan orang yang selama ini meresahkan masyarakat khususnya keluarga korban TPPO, menurut sejumlah tokoh, pihak aparat diharap bertindak tegas terhadap setiap oknum di Imigrasi yang mempermudah penerbitan paspor terhadap orang yang dapat dicurigai sebagai calon TKI non prosedural. (Kamal-Agung)
