Jumat, Juli 12, 2024

Bayangkan SDM SMP Ketika Mengurusi Orang Banyak Setingkat Desa

 

Penulis : Didit Arjuna (Wartawan Nagan Raya)
Keuchik (Kepala Desa) sejatinya dipilih langsung masyarakat dalam Desa. Sebagai pejabat politis tingkat dasar tak ayal kalau jabatan sebagai Keuchik merupakan salah satu posisi yang diincar masyarakat. Apalagi sejak Pemerintah menggelontorkan dana untuk Desa, jabatan Keuchik semakin dilirik.

Lantaran ada Dana Desa (DD) tersebut, jabatan Keuchik menjadi seolah olah dapat menguntungkan pejabatnya, lantaran ada dana yang masuk ke kas Desa dan tentunya dapat di kelola. Tak muluk muluk pastinya terdapat harapan di dalamnya untuk mendapat menarik keuntungan di dalamnya.

Terkadang, lantaran seolah menjadi suatu jabatan yang menguntungkan animo masyarakat mengerucut untuk meperbutkan jabatan tersebut. Tentunya hal tersebut datang dari seluruh elemen masyarakat dalam Desa, mulai dari yang memenuhi persyaratan atau bahkan terpenuhinya persyaratan yang terkesan dipaksakan.

Dalam hal ini, dapat dibayarkan persyaratan untuk menjadi Keuchik salah satunya memiliki izajah Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak sedikit dari Izajah tersebut merupakan Paketan. Nah, dari Izajah paketan terbit tentu dapat dibayangkan Sumber Daya Manusianya (SDM).

Hasilnya, lantaran rendahnya SDM yang mengelola keuangan Desa ditambah lagi ‘gelap mata’ mengakibatkan rentan terjadi penyimpangan. Di beberapa tempat, dari berbagai sumber informasi terutama di era digital saat ini, tidak jarang berseliweran informasi tentang Keuchik yang tersandung persoalan dalam mengelola DD hingga harus berhadapan dengan Hukum, bahkan hingga harus menjalani hukuman karena terbukti bersalah.

Di dalam Desa, tidak jarang selentingan miring atau bahkan tudingan kepada Keuchik yang seolah menyalah gunakan jabatannya. Atau bahkan, sebagian Keuchik tidak sungkan mengaku mencari masukan tambahan. Aparat Penegak Hukum (APH) padahal tidak jarang mengingatkan agar Keuchik lebih cerdas dalam mengelola keuangan Desa, apalagi keuangan yang masuk ke Desa tersebut merupakan uang Negara. Tentu jika terjadi penyimpangan dampaknya jelas, yaitu merugikan keuangan Negara dan akan berdampak hukum untuk hal tersebut.

Dalam hal ini, tentunya selain sangsi tegas dari APH, juga harus ada regulasi yang mengatur atau paling tidak adanya standar kecakapan atau kompetensi ketika akan maju atau mencalonkan sebagai calon Keuchik. Sehingga Keuchik terpilih nantinya memiliki SDM dan kecakapan yang baik, dengan harapan dapat mengelola administrasi Desa.

Kiranya dapat dibayangkan, jika SDM yang hanya mentok di Sekolah Menengah Pertama (SMP), walaupun secara administrasi memiliki Izajah SMA paketan, tentu secara administratif SDM nya atau mungkin caranya berfikir adalah SMP. Tentu dapat di bayangkan SDM yang SMP tersebut ketika mengurusi orang banyak setingkat Desa. “Berpikir seseorang di tentukan dari latar belakang pendidikan,” tentu tidak banyak orang yang menyangkal pernyataan tersebut.

Jika kemudian muncul pernyataan, pergaulan mempengaruhi Sumber Daya Manusia, hal tersebut juga tidak bisa dibantah begitu saja. Namun, secara umum pergaulan tidak mengajarkan tata tertib administrasi. Belum lagi di kaji pada titik pergaulan yang salah, yang seolah menjadi sekelompok penyamun yang hanya mementingkan kelompoknya. Tidak menutup kemungkinan, kepentingan umum akan terabaikan, aroma penyimpangan segar terendus. (*)

spot_img

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img
spot_img

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles