Medan | suaraburuhnasional.com – Dalam proyek strategis nasional Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan “tercoreng” dengan bermunculannya orang- orang/kelompok yang mengklaim sebagai penggarap menguasai fisik lahan dengan berbagai jenis surat terebut.
Hal itu dibuktikan saat anak dari Nurma Br Hutaurauk mengajukan surat ke kantor Wali Kota Medan yang dipimpin Bobby Nasution yang juga menantu Presiden RI Joko Widodo ke bahagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Perihal : Mohon atensi atas waktu dan masa jabatan Lurah Markum yang pernah menjabat sebagai Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Surat tersebut diajukan pada tanggal 18 Januari 2024, namun hingga 28 Maret 2024 tidak ada itikad baik dari pejabat Pemerintah Kota Medan untuk meninjak lanjuti terkait dengan surat tersebut dengan dalih berkas yang bapak minta berkas tersebut ada di bahagian Tapem Kota Medan. “Berkas tersebut ada di bahagian Tapem,”ujar Sekertaris Dinas BKPSDS Saleh yang ada hannya data elektrnik terinput dari tahun 2013, kalau data yang bapak minta ini tidak ada.
Sebelumnya juga tanggal 2 Maret 2024 telah disampaikan surat kepada Wali Kota Medan perihal : mohon atensi atas waktu dan masa jabatan Lurah Markum yang pernah menjabat sebagai Lurah di Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dimana tanggal 19 Maret 2024 Ashadi Hasibuan di bahagian Tapem menyampaikan bahwa data yang diminta itu ada di bagian BKD Kota Medan. “Mereka mengada ngada saja sejak kapan Tapem menangani bagian kepegawaan itu tidak ada data sama kita,”ujar Ashadi Hasibuan.
Sejak adanya proyek strategis nasional Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjung Mulia Hilir, Kec, Medan Deli, Kota Medan pejabat Pemerintah Kota Medan tidak pernah dengan itikad baik melayani masyarakat yang tertindas yang terkena pembebasan lahan yang terletak di Lingkungan XVIII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Dimana keturut sertaan Wali Kota Medan dalam Berita Acara Kesimpulan Rapat tanggal 25 November 2017 yang ditanda tangani oleh: 1. Menteri BUMN, 2. Menteri ATR/Ka. BPN, 3. Gubernur Sumut, 4. Kajati Sumut, 5. Wadir Kriminal Umum Polda Sumut, 6. Kepala BBPJN Wil Sumut II, 7. Wakil Walikota Medan, dan 8. Dirut PT Hutama Karya, telah jelas dan terang disampaikan dalam hasil rapat pada poin No 3 disampaikan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Muspida sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan, asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas umum pemerintahan yang baik.
Maka dengan maraknya dugaan mafia tanah di Lingkungan XVIII Kelurahan Tanjung MulIa Hilir Kecamatan Medan Deli yang diduga melibatkan oknum-oknum dari Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan oknum-oknum dari Kecamatan Medan Deli sangat bannyak bermunculan surat-surat penguasaan fisik kepada mereka yang tidak pernah menguasai fisik sama sekali dan administrasi pendukung lainnya yang di tandatangni oleh okmum pejabat pemerintah setempat.
Untuk itu kami masyarakat kecil mengharapkan adanya atensi langsung dari bapak Wali Kota Medan dimana hingga saat ini tidak adanya perhatian dan keperdulian dari pemerintah setempat akan penderitaan kami masyarakat kecil ini,’ujar anak dari Nurma Br Hutaurauk. (TH)
