Jabar | suaraburuhnasional.com – Persoalan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan Megeri (SMKN) yang mana pembiayaannya dibebankan pada orang tua peserta didik, seperti di SMKN 2 Cilaku dan SMKN 1 Pagelaran Kabupaten Cianjur, hal tersebut oleh para orang tua peserta didik yang sekarang ini anaknya baru memasuki kelas 12, dikhawatirkan nanti akan teralami sendiri dikala anaknya akan mengikuti UKK.
Lantaran menurut orang tua peserta didik, sejauh ini pihak dinas terkait terkesan menyetujui UKK di sekolah milik pemerintah tersebut biayanya dibebankan pada orang tua peserta didik, tak terkecuali yang miskin penerima bansos PIP, padahal bukan rahasia umum lagi bahwa program UKK dimaksud sudah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui dana BOS, juga bagian yang biasa dibahas oleh tim perumus Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Faisal Sandi selaku kepala sekolah (KS) SMKN 1 Pagelaran, sewaktu dihubungi suaraburuhnasional.com melalui telepon selular pekan lalu, Faisal menyebut, sekolah secara lembaga tidak memungut biaya untuk UKK, sementara di hari sebelum Faisal bermain kalimat di whashapp tersebut, Rizal selaku wakil kepala sekolah, membenarkan soal adanya pembiayaan dari orang tua siswa untuk pelaksanaan UKK, bahkan Rizal merinci besaran rupiah dari sejumlah program yang dibayar oleh orang tua peserta didik.
Unang unto selaku komite sekolah angkat bicara, pihaknya membenarkan soal adanya sejumlah program di sekolah SMKN 1 Pagelaran yang dibiayai oleh orang tua peserta didik, adapun proses pengumpulan biaya tersebut melalui cara pelaksanaan rapat bersama antara kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik kelas 12 dan komite.
Mengenai biaya untuk UKK, prakerin dan wisuda kelas 12, menurut unang, lebih awal dibahas oleh guru dan KS, pihaknya hanya sedikit mengulas apa yang telah disampaikan diawal rapat, serta menyarankan agar orang tua peserta didik setuju pada keputusan hasil rapat sekalipun tanpa notulen. Disinggung soal jumlah rupiah yang terkumpul dari orang tua peserta didik, unang mengaku sama sekali tidak tahu, selaku komite tidak pernah diberi tahu soal keuangan sekolah, baik yang diterima dari orang tua peserta didik maupun dari sumber lainnya, seperti berapa perolehan BOS dan kemana alokasinya, komite sama sekali tidak pernah diberi tahu.
Sumber suaraburuhnasional.com dari kalangan guru sekolah SMKN 1 Pagelaran, pekan lalu mengatakan, pihak tim BOS juga komite sekolah tidak pernah melaksanakan tugas rapat merumuskan RKAS, karenanya, tak sedikit guru mencari tahu kemana larinya anggaran untuk merumuskan RKAS tersebut, juga mengapa biaya pelaksanaan UKK tidak diturunkan oleh pihak sekolah, akibat dari kondisi itu orang tua peserta didik jadi sasarannya yakni dibebani biaya program UKK. karenanya tak heran jika sejumlah guru meyakini, RKAS dari SMKN 1 pagelaran berpotensi fiktif, lantaran produk olahan operator dan KS semata tanfa melibatkan tim BOS juga komite.
Ragam persoalan sebagaimana yang terjadi di SMKN 2 Cilaku, SMKN 1 Pagelaran serta dugaan adanya data fiktif ratusan peserta didik yang di input pada dapodik sejumlah oknum SMK Swasta, sehingga terus menerus berpotensi merugikan keuangan negara, terkait hal dimaksud, sejauh ini suaraburuhnasional.com belum berhasil memperoleh tanggapan dari pihak KCD wilayah V1, lantaran, Tapip Wahyu selaku pejabat sementara pengganti Nonong Winarni yang tengah melaksanakan ibadah haji, sewaktu dihubungi pekan lalu, menurut satpam ubay, Tapip tengah melaksanakan tugas ke sekolah. (Kamal/Asep)
