Palas | suaraburuhnasional.com – Plh. Bupati Padang Lawas Arpan Nasution S.Sos sambut Direktorat Koordinasi Wilayah I, Kepala Satuan Tugas Wilayah I.2 Uding Jaharuddin beserta Staf Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Rapat Koornasi Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi Di Kabupaten Padang Lawas di aula kantor bupati. Selasa (11/6/2024).
Rapat ini juga diikuti para pimpinan OPD terkait. Kepala Satuan Tugas Wilayah I.2 menyampaikana bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau jajaran pemerintah daerah untuk memanfaatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan.
Dalam hal ini sudah Menjadi tanggung jawab KPK bersama perangkat daerah untuk menuntaskan penyelesaian MCP. MCP bukan kesimpulan dalam proses penyelesaian korupsi, tapi menjadi indikator penting yang menunjukan penguatan sistem pencegahan korupsi,” ujarnya.
MCP memiliki VIII (Delapan) cakupan intervensi yaitu, 1. Perizinan, 2. Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 4. Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), 5. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), 6. Manajemen Aset Daerah, 7. Optimalisasi Pajak Daerah, 8. Tata Kelola Keuangan Desa. Maka dari itu, KPK selenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Plh. Bupati Padang Lawas juga menyampaikan akan berkomitmen dalam rangka mendukung implementasi MCP di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan OPD terkait untuk siap melakukan pendampingan agar MCP dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.
Kemudian disampaikan juga, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas siap transparansi dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan atasi untuk memajukan Sumatera Utara, serta menjadikan Sumatera Utara Aman dan Bermartabat, sesuai dengan Visi dari Pemerintah Provinsi Sumatera itu sendiri “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”. (AMH)
