dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Jakarta | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor fundamental dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri mengenai Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional melalui Lahan Baku Sawah (LBS), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), yang digelar di Jakarta pada Selasa (11/11/2025).
Menurut Menteri Nusron, ketahanan pangan merupakan pilar utama kemandirian bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kesinambungan fungsi lahan pertanian agar tidak beralih ke peruntukan nonpertanian yang dapat mengancam produksi pangan nasional.
“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan Lahan Baku Sawah seluas 7,38 juta hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa 87 persen dari total LBS tersebut harus menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelas Nusron.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi generasi mendatang. Sinergi lintas kementerian dan lembaga juga dinilai penting agar kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan secara konsisten di seluruh daerah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN berperan strategis dalam memastikan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan tata ruang wilayah dan perlindungan lahan sawah produktif. Nusron menekankan, penguatan regulasi dan kepastian hukum terhadap lahan pertanian menjadi fondasi bagi terciptanya sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat mencapai kemandirian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi para petani dan masyarakat secara luas. (Cs)
