dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Pasaman Barat | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama tujuh hari, dari 16-22 Desember 2025. Keputusan ini diambil karena masih ada sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan intensif pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda sejak akhir November lalu.
Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, Selasa (16/12/2025), menyatakan perpanjangan ini hasil pembahasan bersama terkait kondisi terkini. “Ada empat daerah lagi yang butuh penanganan serius, yakni Maligi di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Nagari Katiagan di Kecamatan Kinali, Nagari Sinuruik di Kecamatan Talamau, dan sejumlah area di Kecamatan Ranah Batahan,”ujarnya.
Menurut Yulianto, meskipun secara umum bantuan logistik sudah bisa disalurkan ke wilayah terdampak, akses jalan masih menjadi kendala utama. “Secara umum daerah yang terdampak bencana sudah bisa disalurkan bantuan logistik, tetapi perlu penanganan serius jalan menuju lokasi itu,” katanya.
Beberapa upaya konkret yang sedang dilakukan antara lain pembuatan jembatan darurat di Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, bekerja sama dengan TNI AD. Jembatan tersebut kini telah selesai, memungkinkan pendistribusian logistik lebih maksimal. Selain itu, pembersihan material longsor di jalur Pasanggiang Talu menuju Talamau masih berlangsung, di mana jalan saat ini masih berlumpur dan hanya bisa dilalui kendaraan double gardan.
Data terakhir menunjukkan dampak bencana cukup berat: 5 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 5 orang luka-luka, dan 352 orang mengungsi ke rumah kerabat. Kerusakan infrastruktur meliputi 18 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, 38 rusak ringan, 11 rumah hanyut, serta kerusakan pada fasilitas kesehatan, tempat ibadah, irigasi, bendungan, jembatan, jalan, dan lahan pertanian seluas 915,5 hektare.
Untuk warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut, Pemkab Pasaman Barat telah mengusulkan bantuan stimulan ke BNPB melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penanganan bencana ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan, terutama dengan curah hujan yang masih tinggi. (Muji)
